Jakarta (ANTARA) - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyiapkan langkah-langkah strategis untuk mengantisipasi dampak bencana yang terjadi jelang arus mudik dan arus balik libur Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah/Lebaran 2023.
Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto mengungkapkan ada potensi terjadi bencana hidrometeorologi basah dan kering saat periode mudik Lebaran nanti.
“Berdasarkan hasil koordinasi yang menjadi tantangan yang besar yakni bencana banjir, tanah longsor, dan cuaca ekstrem,” ujar Suharyanto sebagaimana dalam keterangan tertulis diterima di Jakarta, Jumat.
Selain itu saat mengikuti Rapat Koordinasi Kesiapan Menghadapi Idul Fitri 1444 Hijriah dan Antisipasinya yang dihelat di Mabes Polri, Jakarta, pada Kamis (6/4), Suharyanto menyebut kebakaran hutan dan lahan (karhutla) juga mungkin akan terjadi di beberapa provinsi dan hingga kini Riau dan Jambi sudah menetapkan status siaga darurat.
"BNPB mendukung peralatan pemadaman darat dan juga personelnya, kemudian menyiapkan helikopter di enam provinsi prioritas dengan total 46 helikopter,” lanjutnya.
Adapun provinsi prioritas penanganan karhutla yang dimaksud ialah Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan. Pada wilayah-wilayah tersebut telah disiapkan 13 helikopter patrol dan 33 helikopter water bombing.
BNPB dengan instansi terkait akan melakukan pencegahan bencana tersebut, salah satunya dengan menggunakan Teknologi Modifikasi Cuaca (TMC).
“TMC bisa dilakukan untuk memperkecil turunnya hujan dan memperbanyak hujan disesuaikan dengan penanganan bencananya. Untuk karhutla TMC berguna mendatangkan hujan dan memadamkan api, untuk daerah yang berpotensi banjir dan tanah longsor dapat juga menggunakan TMC,’ ujarnya.
Langkah berikutnya, BNPB membuat peta rawan bencana untuk wilayah Pulau Sumatra, Jawa, dan Bali, bagi masyarakat yang ingin mudik.
“Mengeluarkan peta rawan bencana di Jawa, Bali, dan Sumatra, terkait bencana banjir, tanah longsor dan cuaca ekstrem,” ungkap Suharyanto.
“Kemudian bekerjasama dengan BPBD, kementerian, lembaga, dan pemda, untuk memantau penyelenggaraan mudik pada titik-titik yang akan menjadi penumpukan pemudik,” imbuhnya.
Ia berharap dengan langkah-langkah tersebut pemudik dan masyarakat bisa bertemu dengan keluarga di kampung halamannya dengan aman dan nyaman.
“Mudah-mudahan dalam pelaksanaan mudik 2023 ini masyarakat terbebas dari bencana dan berjalan lancar,” ujarnya.
Rapat koordinasi kali ini diselenggarakan secara hibrid dihadiri oleh Menko PMK, Kapolri, Panglima TNI, menteri dan wakil menteri terkait, serta pimpinan lembaga lainnya, termasuk unsur kepolisian di daerah.
