Jatim target 80 persen peserta BLK terserap lapangan kerja

Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa (tengah) membuka "kick off" atau dimulainya secara serentak pelatihan BLK se- Jatim di Surabaya, Selasa (14/3/2023). ANTARA/Hanif Nashrullah

Para peserta tidak dipungut biaya selama mengikuti pelatihan

Pemprov Jatim (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim) menargetkan 80 persen peserta pelatihan di Balai Latihan Kerja (BLK) tahun 2023 dapat terserap lapangan kerja.

Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa memastikan telah menggandeng berbagai perusahaan, dengan terlebih dahulu memetakan tenaga kerja yang dibutuhkan.

"Sehingga pelatihan BLK digelar sesuai dengan kebutuhan tenaga kerja di lapangan yang diharapkan usai pelatihan dapat dimagangkan terlebih dahulu, serta selanjutnya ditempatkan di berbagai perusahaan tersebut," katanya saat membuka "Kick Off" atau dimulainya pelatihan BLK se-Jatim secara serentak di Surabaya, Selasa.

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Jatim memiliki 16 Unit Pelaksana Teknis (UPT) BLK dengan berbagai bidang keterampilan kerja yang tersebar di sejumlah kabupaten/ kota wilayah provinsi setempat.

Kepala Disnakertrans Jatim Himawan Estu Bagijo menyebut total peserta pelatihan di berbagai bidang keterampilan tahun ini mencapai 8.900 orang, sesuai dengan kuota yang tersedia di 16 UPT BLK Jatim.

Para peserta tersebut menyisihkan puluhan ribu pendaftar lainnya setelah mengikuti "tool" seleksi daring rancangan Universitas Surabaya (Ubaya) yang langsung mengarahkan minat keterampilan mereka untuk ditempatkan di masing-masing BLK sesuai hasil tes.

Himawan berharap mulai tahun ini peserta tidak lagi memilih pelatihan kerja yang bukan minatnya.

"Sehingga kita sudah punya tool itu sekarang, bekerja sama dengan Universitas Surabaya, di seluruh 16 UPT BLK Jatim. Pendaftar tinggal saja lihat pelatihan Disnaker database Jatim. Masuk, nanti bisa pilih BLK mana dan itu bisa diklik oleh teman-teman pendaftar," ujarnya.

Himawan memastikan para peserta tidak dipungut biaya selama mengikuti pelatihan.

Mulai tahun ini, Pemprov Jatim memberi perlindungan ketenagakerjaan kepada para peserta pelatihan b-l-k bekerja sama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).

"Seterusnya ke depan pola seperti ini yang akan kita lakukan. Yaitu kebutuhan tenaga kerjanya terpotret dulu, dilatih, dimagangkan, lalu penempatan, serta diberi perlindungan BPJS Ketenagakerjaan," ucap Himawan.