Surabaya (ANTARA) - Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia Jawa Timur (APJII Jatim) menargetkan membangun komunikasi dengan 38 pemerintah daerah setempat hingga akhir tahun 2023 untuk mendukung rencana program Pemerintah Indonesia terkait pemerataan pembangunan infrastruktur internet Tanah Air.
Ketua Pengurus Wilayah (Pengwil) APJII Jatim Ayom Rahwana dalam keterangannya di Surabaya saat Rapat Kerja Wilayah (Rakerwil), Senin, mengatakan bahwa cukup banyak pemerintah daerah yang tidak mengerti tentang keberadaan organisasi yang dipimpinnya.
"Untuk itulah, kami targetkan sampai akhir 2023, APJII Jawa Timur sudah membangun komunikasi dengan 38 Pemkot dan Pemkab di Jawa Timur. Saat ini, kami sudah intens membangun komunikasi dengan Pemkot Surabaya bahkan sebelum HUT Kota Surabaya, sudah melakukan kerja sama," ucapnya.
Selama ini, lanjutnya, regulasi yang dimiliki pemerintah daerah belum memenuhi kebutuhan anggota APJII Jatim, untuk membantu membangun daerah terkait pemerataan akses internet.
"Sudah ada beberapa daerah yang memiliki payung hukum baik itu perwali atau perbup, namun masih memerlukan perbaikan sehingga bisa lebih komprehensif. Kami berharap jika sudah mengenal organisasi APJII Jatim, bersama-sama bisa menemukan win-win solution dalam mendukung program Presiden Jokowi," ujarnya.
Terkait jangkauan internet di Jatim, menurut dia, sudah 78 persen dengan kombinasi Global System for Mobile Communications (GSM), wireless dan fiber optik serta sudah tersambung hampir 100 persen, hanya beberapa daerah di pelosok wilayah tersebut yang belum terjangkau.
"Kecepatan akses internet juga sudah sangat lebar. Seperti di Nganjuk dan Tulungagung bisa mencapai 10 Giga byte (GB). Namun untuk wilayah 3T (Tertinggal, Terluar dan Terdepan) seperti Kepulauan Masalembu, masih mengandalkan VSat dengan mendapatkan bandwith hingga 50 sampai 100 GB yang harus dibagi banyak orang," kata Ayom.
"Kami sudah bicara dengan TelkomSat dimana VSat perlu teknologi lebih baik. Dan Telkom sudah mempunyai solusi lebih baik, sehingga biaya lebih murah dengan bandwith jauh lebih besar. Penyerapan jasa internet anggota APJII Jawa Timur, 100 persen oleh pasar korporat dan ritel sebesar 79 persen," tuturnya.
Sementara itu, Ketua Umum APJII Muhammad Arif.Menurut menambahkan, berdasarkan survei, pihaknya melihat bahwa internet semakin merata dan menjadi kebutuhan utama masyarakat Indonesia, hal tersebut diharapkan dapat mendukung program transformasi digital pemerintah Indonesia dalam mendukung percepatan pemerataan.
"Dengan menghadirkan regulasi dan program yang komprehensif dapat mendukung para penyedia internet lebih agresif dalam menyediakan akses internet yang bisa menjangkau seluruh wilayah Indonesia," ujarnya.
Peningkatan tersebut, menurut dia, juga masih didorong oleh penggunaan internet yang marak khususnya semenjak Pandemi COVID-19, meskipun pemerintah tidak lagi memberlakukan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).
"Hingga saat ini masih banyak perusahaan yang tetap memberlakukan sistem kerja Work from Home (WFH) sehingga tren bekerja daring masih tetap berjalan," ucapnya.
