204 Perlintasan KA Rawan Kecelakaan

Madiun - Sebanyak 204 perlintasan kereta api yang berada di wilayah PT Kereta Api Daerah Operasional VII Madiun dinilai rawan kecelakaan karena tidak berpalang pintu dan memiliki penjaga. Humas PT KA Daop VII Madiun, Hariyono Wirotomo, Sabtu, mengatakan, jumlah seluruh perlintasan kereta api yang tercatat di wilayah Daop VII Madiun saat ini mencapai 268 unit. Dari jumlah itu, perlintasan kereta api yang telah dijaga oleh petugas dan memiliki palang pintu baru sebanyak 64 unit. "Sisanya atau sebanyak 204 unit masih belum berpalang pintu dan otomatis belum ada pejaganya dari pihak PT Kereta Api. Hal ini memang rawan terjadi kecelakaan," ujar Harijono kepada wartawan. Ia menjelaskan lebih rinci, dari 204 unit perlintasan yang tidak berpalang pintu tersebut, sebanyak 172 di antaranya merupakan perlintasan kereta api resmi atau telah memiliki izin dari PT KA. Sedangkan sisanya, yakni 32 unit merupakan perlintasan kereta api liar atau belum berizin. Pihaknya mengakui selama ini menerima banyak permintaan warga untuk mengajukan izin membuka perlintasan kereta api baru. Kebanyakan pemintaan tersebut berasal dari warga di komplek perumahan baru ataupun kampung sebagai jalan alternatif. "Namun PT KA tidak memberikan izin tersebut. Sebab untuk membuka perlintasan kereta api baru dibutuhkan survei lapangan dan persyaratan tertentu sesuai peraturan yang berlaku," kata Harijono. Di samping itu, jumlah perlintasan kereta api liar sudah cukup banyak. Hal ini juga masih ditambah lagi dengan tanggungan 172 unit perlintasan kereta api resmi yang belum berpalang pintu. Meski sepenuhnya bukan tanggung jawabnya, namun hal tersebut juga menjadi perhatian serius. Ia mengakui pihak Daop VII Madiun tidak memiliki anggaran yang cukup untuk membangun perlintasan kereta api yang dilengkapi palang pintu listrik. Sebab, anggaran yang dibutuhkan untuk membangun sarana dan prasarana tersebut cukup besar. "Peralatan palang pintu berlistrik itu harganya mencapai ratusan juta. Terus terang, Daop VII Madiun belum memiliki anggaran yang cukup untuk membangun sarana dan prasarana tersebut," kata dia.