Surabaya (ANTARA) - Komisi A Bidang Pemerintahan DPRD Kota Surabaya meminta perusahaan industri ikut andil atau berkontribusi dalam pembangunan di lingkungan setempat.
Anggota Komisi A DPRD Surabaya Arif Fahtoni di Surabaya, Sabtu, mengatakan, perkembangan pembangunan hunian warga di Kota Pahlawan cukup tinggi, khususnya yang berada di kawasan Surabaya Timur.
"Kawasan itu dahulunya tambak dan sekarang sudah banyak dibangun hunian. Secara otomatis dasar infrastruktur harus dipenuhi oleh pemerintah kota," kata Toni, panggilan akrabnya.
Pada saat kegiatan reses di 12 titik sepekan lalu, selain usulan berupa paving, penerangan jalan umum (PJU), warga juga menginginkan pembangunan Balai RW yang layak.
Hal ini, lanjut dia, dikarenakan selain Balai RW digunakan pertemuan warga, tapi juga difungsikan untuk tempat proses belajar mengajar pendidikan anak usia dini (PAUD).
Namun, Pemkot Surabaya seringkali tidak bisa melakukan intervensi pembangunan karena ada masalah hak kepemilikan dari lahan yang digunakan untuk Balai RW.
Untuk itu, Toni mendorong perusahaan-perusahaan di kawasan Surabaya timur seperti halnya di Kecamatan Rungkut dan Gunung Anyar menggunakan dana sosial perusahaan atau CSR-nya untuk merenovasi Balai RW.
Dengan demikian, kata dia, perusahaan-perusahaan tersebut juga membantu tujuan untuk bernegara mencerdaskan kehidupan bangsa.
Menurut Toni, masyarakat Surabaya saat ini sedang menunggu corporate social responsibility (CSR) atau bentuk anggung jawab sosial dari perusahaan untuk sosial dan lingkungan.
Seperti halnya perusahaan di bidang perumahan YKP atau PT YKP yang saat ini sudah diakuisisi Pemkot Surabaya.
"Kami berharap YKP ikut membangun Balai RW atau fasilitas umum lainnya. Biar keberadaan mereka ada manfaatnya bagi masyarakat," kata ketua DPD II Golkar Surabaya tersebut.
