Banyuwangi (ANTARA) - Badan Pusat Statistik (BPS) bakal mengintegrasikan data Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) dengan program "Smart Kampung" yang dikembangkan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi sebagai upaya mendukung program pengentasan kemiskinan dan mewujudkan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE).
Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani menyambut baik BPS menunjuk Banyuwangi untuk integrasi Regsosek dengan program 'Smart Kampung', karena Banyuwangi sangat menyadari pentingnya peran data dalam perumusan pembangunan daerah.
"Data menjadi acuan utama bagi kami dalam mengambil kebijakan. Pendampingan dari BPS juga diharapkan akan semakin meningkatkan upaya Banyuwangi dalam mempersiapkan data yang terintegrasi," ujar Bupati Ipuk dalam keterangan tertulis diterima ANTARA di Banyuwangi, Senin.
Menurut dia, Pemkab Banyuwangi saat ini sedang berupaya mewujudkan sistem pemerintahan berbasis elektronik semaksimal mungkin.
"Hal ini sudah barang tentu membutuhkan data yang akurat, terintegrasi, dan mutakhir," kata Ipuk.
Dia mengemukakan program tersebut selama ini sebagai medium konsolidasi ke tingkat desa terus dikembangkan dalam berbagai program.
"Tidak hanya sebagai layanan publik yang berkaitan dengan administrasi belaka. Tapi, juga kami kembangkan dalam menekan angka kemiskinan, penanganan stunting dan lain sebagainya. Yang terbaru, program Banyuwangi Tanggap Stunting segera kami integrasikan ke 'Smart Kampung', yang semua penanganan stunting terekam," ujar Ipuk.
Sementara itu, Kepala BPS RI Margo Yuwono menyampaikan bahwa Banyuwangi dengan platform "Smart Kampung" telah lebih dahulu mengembangkan layanan pemerintah dan pendataan berbasis digital hingga ke level desa.
Hal ini terbukti berdampak positif terhadap penurunan angka kemiskinan hingga ke level 7,51 persen pada tahun 2022.
"Seingat saya kemiskinan Banyuwangi, itu sempat dua digit, sekarang 7 atau 8 persen, ini hal baik. Bagaimana program kemiskinan di Banyuwangi yang nanti juga bisa dijadikan pemikiran dari future platform yang akan dibangun BPS," katanya.
Angka kemiskinan di Banyuwangi memang terus menurun hingga menjadi satu digit, setelah sedekade sebelumnya selalu di atas dua digit. Per 2022, berdasarkan data BPS, kemiskinan di Banyuwangi pada 2022 kembali menurun menjadi 7,51 persen, level terendah sepanjang sejarah kabupaten ini sejak Indonesia merdeka.
Dari praktik smart kampung yang melibatkan pemerintah desa itu akan ditingkatkan dalam pemutakhiran data Regsosek. Desa-desa di Banyuwangi nantinya akan mendapatkan pembinaan untuk bisa melakukan pemutakhiran data melalui program Desa Cinta Statistik (Desa Cantik).
"Sehingga data akan terus termutakhirkan dan bisa menjadikan referensi utama dalam pengambilan kebijakan oleh pemerintah," kata Margo Yuwono.
Selain pembinaan desa, pengembangan nota kesepemahaman BPS dan Pemkab Banyuwangi juga akan meliputi pengintegrasian data Regsosek dengan Banyuwangi Satu Data.
Dari data tersebut, nantinya bisa memberikan potret keadaan warga 360 derajat, baik secara individual dan keluarga, ketersediaan infrastruktur dan penyangga kehidupan masyarakat serta kondisi geografis dan akses kewilayahannya.
"Hal ini sesuai dengan arahan presiden, bagaimana data ini bisa rujukan dalam mewujudkan program perlindungan sosial dan pemberdayaan masyarakat. Akan diketahui lebih detail lagi kondisi masyarakat dan dimana kantong-kantong kemiskinan itu ada," paparnya.
Penandatanganan nota kesepamahaman antara BPS dan Pemkab Banyuwangi dalam rangkaian peluncuran Reformasi Birokrasi BPS Tahun 2023 dan Hasil Long Form Sensus Penduduk 2020, di Jakarta, Senin.
