PDIP Surabaya ungkap tiga kebijakan pro-perempuan

Surabaya (ANTARA) - DPC Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kota Surabaya mengungkapkan tiga kebijakan pro-perempuan menyusul hasil survei Surabaya Survey Center (SSC) yang menyebut sebagai partai politik paling banyak dipilih perempuan.

Wakil Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Surabaya Agatha Retnosari di Surabaya, Kamis, menyampaikan terima kasih atas dukungan dari publik, khususnya kaum perempuan.

"Hasil survei ini mencerminkan bahwa kerja-kerja kerakyatan kader-kader di Surabaya telah dirasakan manfaatnya oleh kaum perempuan dan masyarakat secara luas. Ini menunjukkan gerak langkah PDI Perjuangan berakar pada denyut kehidupan rakyat," ujar Agatha.

Berdasarkan survei terbaru SSC yang dilaksanakan pada 1-10 Januari 2023 di 31 Kecamatan di Surabaya, partai berlambang kepala banteng moncong putih itu mendapat keterpilihan hingga 44,4 persen dari kalangan perempuan. Adapun parpol lain di bawah 10 persen. 

Sebanyak 1.200 responden dipilih dengan menggunakan metode stratified multistage random sampling dengan margin of error kurang lebih 2,83 persen dan tingkat kepercayaan sebesar 95 persen.

Agatha mengatakan di PDIP, kerja politik pro-perempuan terus digalang tiada henti. Dia menggarisbawahi tiga aspek utama kebijakan politik pro-perempuan yang dijalankan partainya di Surabaya.

Pertama, kata dia, pihaknya terus mengadvokasi dan mengawal terwujudnya kebijakan publik yang pro-perempuan.

Hal itu mewujud dalam program-program Pemkot Surabaya yang pro kaum perempuan di antaranya kebijakan yang membantu perempuan melalui pemberdayaan UMKM, sekolah SD-SMP gratis, pengurangan stunting, Rumah Padat Karya yang juga memberdayakan kaum ibu, kesehatan gratis, perbaikan rumah tidak layak huni, dan sebagainya.

Kedua, lanjut anggota DPRD Jawa Timur tersebut, memberi ruang luas kepada kader-kader perempuan untuk ambil bagian dalam upaya-upaya menyelesaikan persoalan-persoalan warga masyarakat di Surabaya.

PDI Perjuangan, kata dia, memiliki banyak  banyak tokoh perempuan yang menjadi panutan publik, seperti Ketua Umum Megawati Soekarnoputri yang terjun ke panggung politik Indonesia sejak dekade 1980-an, dan menjadi ikon perjuangan rakyat dalam merebut demokrasi dari rezim Orde Baru.

Kemudian Ketua DPR RI Puan Maharani, juga sebagai Ketua DPP PDI Perjuangan, yang aktif turun memberi solusi beragam masalah rakyat. 

"Kita juga mengenal Ibu Risma (Tri Rismaharini) sebagai kader perempuan PDIP yang sukses memimpin Surabaya, dan kini dipercaya menjadi menteri sosial," ujar Agatha.

Aspek ketiga, papar Agatha, atensi khusus pada advokasi kasus kekerasan kepada perempuan dan anak.

PDI Perjuangan menempatkan kekerasan fisik, verbal, hingga seksual terhadap kaum perempuan dan anak sebagai hal yang harus dilawan bersama.