Lima RS Pemprov Jatim Kekurangan Tenaga Medis

Surabaya - Lima rumah sakit milik Pemerintah Provinsi Jawa Timur kekurangan tenaga medis sehingga dapat berdampak terhadap kualitas pelayanan kesehatan. Hal itu terungkap saat para pengelola RSUD dr Soetomo Surabaya, RS Haji Sukolilo Surabaya, RS Jiwa Menur Surabaya, RS dr Saiful Anwar Malang, dan RS dr Soedono Madiun, menghadiri rapat dengar pendapat dengan Komisi C DPRD Jatim di Surabaya, Rabu. Dirut RSUD dr Soetomo, dr Dodo Anondo, mengaku saat ini pihaknya kewalahan menangani pasien karena minimnya tenaga medis, padahal pihaknya mengerahkan semua tenaga medis dan peralatan medis selama 24 jam. "Tetapi nyatanya hal ini tidak dapat melayani semua pasien yang setiap harinya bisa mencapai 600 orang. Bahkan, seorang perawat bisa menangani 20 pasien sehari," kata mantan Kadinkes Jatim itu. Mantan Dirut RS dr Saiful Anwar Malang dan RS dr Soedono Madiun itu mengaku khawatir kondisi tersebut, karena kalau dibiarkan dapat merugikan pasien. Menurut dia, banyak tenaga medis yang memasuki usia pensiun. Hal itu diperparah lagi dengan minimnya lulusan fakultas dokter dan dokter ahli yang bersedia bekerja di RS milik pemerintah. "Untuk itu, kami minta anggota Dewan dapat membantu kami dalam mengatasi krisis tenaga medis ini," kata Dodo. Selain soal krisis tenaga medis, pihak rumah sakit juga mengeluhkan meningkatnya jumlah pasien pemegang kartu jamkesmas dan jamkesda. Padahal untuk mengklaim dana jamkesmas dan jamkesda, seringkali pihak rumah sakit menghadapi masalah sehingga harus menalangi dulu biaya operasional dan pelayanan kesehatan kepada pemegang dua kartu tersebut. "Kami juga dituntut untuk meningkatkan pelayanan kepada pasien di tengah minimnya tenaga medis dan meningkatnya pemegang jamkesmas dan jamkesda," katanya. Sementara itu, anggota Komisi C DPRD Jatim, A Basuki Babussalam, merasa prihatin dengan apa yang dialami lima rumah sakit milik Pemprov Jatim itu. Meskipun demikian, dia tidak ingin hal itu menjadi alasan bagi pihak rumah sakit untuk menurunkan kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat. "Sebaliknya, pelayanan tetap harus dinomorsatukan dan kami siap mencarikan jalan keluar," katanya. Dalam kesempatan itu, politikus PAN juga mengkritik sejumlah rumah sakit pemerintah yang tidak mematuhi Perda tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Corporate Social Responbility/CSR). Ia mengungkapkan RSUD dr Soetomo yang sampai saat ini tidak memberikan pelayanan kepada pihak keluarga pasien yang sedang menunggui di rumah sakit itu. "Seharusnya di ruang tunggu diberi minuman kemasan. Dengan begitu keluarga pasien tidak perlu keluar hanya untuk beli minum. Itu salah satunya bentuk pelaksanaan Perda CSR. Karena itu, saya minta RS milik Pemrpov tidak hanya menuntut haknya, tapi juga kewajibannya harus dipenuhi," katanya.*