Sidoarjo (ANTARA) -
Sebanyak 333 kepala sekolah dasar negeri, 40 kepala SMPN serta 2 Kepala Taman Kanak-Kanak di Sidoarjo mengikuti advokasi implementasi kebijakan pendidikan dan kebudayaan.
Wakil Bupati Sidoarjo Subandi, Rabu, mengatakan kegiatan ini merupakan kali pertama dilakukan guna untuk meningkatkan hubungan lintas sektor serta komitmen terkait dalam penyusunan kebijakan pengembangan strategi dan implementasi program pendidikan dan kebudayaan di wilayah setempat.
"Selain itu, untuk memastikan pendidikan dan kebudayaan sampai kepada masyarakat dan memberikan output yang diharapkan sesuai dengan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Sidoarjo," katanya.
Ia mengatakan, kegiatan seperti diharapkan juga meningkatkan kesadaran kepala sekolah tentang pentingnya pemahaman terhadap hukum yang berlaku demi mendukung proses pembelajaran di satuan pendidikan.
Menurut dia, kegiatan tersebut penting dilaksanakan mengingat kebijakan dan program-program pemerintah pusat maupun pemerintah daerah perlu dilaksanakan secara cermat, strategi dan dikawal untuk mencapai tujuan dan keberhasilan.
Advokasi, kata wabup, diharapkan agar implementasi kebijakan pendidikan dan kebudayaan lebih tersosialisasi kepada masyarakat sehingga dapat dinilai akuntabilitas dan transparansi keberlanjutan di masa mendatang.
“Kegiatan pertama kali ini dilakukan sebagai tolok ukur kebijakan SD maupun SMP," ujarnya.
Dengan adanya pendampingan dari kejaksaan maupun dari kepolisian maka bisa dijadikan pondasi dalam membuat kebijakan, dengan begini tentu tidak akan ada rasa takut dalam menjalankan tugas maupun fungsi kepala sekolah SD maupun SMP.
"Saya harapkan ada pendekatan secara personal yang nantinya bisa dilakukan dengan baik dalam menentukan kebijakan-kebijakan tanpa ada rasa takut demi kebaikan kita bersama," ucapnya.
