Apel awal tahun, Gubernur Khofifah minta ASN Jatim percepat realisasi APBD 2023

Pemprov Jatim (ANTARA) - Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa meminta seluruh jajaran Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemprov Jatim untuk mempercepat realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2023, Senin.

"Kita sudah harus tancap gas untuk bisa menjalankan tugas-tugas, menjalankan program dan menjalankan berbagai visi misi kita yang ada dalam APBD 2023. Realisasi APBD ini penting supaya proses pelayanan kita kepada masyarakat bisa dirasakan sesegera mungkin untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat," ujar Gubernur Khofifah, saat memberi sambutan pada apel awal tahun di halaman Kantor Gubernur Jatim.

Selain itu, kata dia, ASN juga harus mempercepat pelaksanaan penyusunan Laporan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM), Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Akhir Tahun Anggaran 2022.

"Saya mohon agar penyusunan SPM, LPPD dan LKPJ Tahun 2022 ini dilakukan secara cepat dan tepat waktu. Terkait SPM ini juga mohon untuk mengkoordinasikan Pelaporan SPM Kabupaten dan Kota se-Jatim dengan baik sesuai SE Gubernur Jatim 28 Desember 2022," katanya.

Orang nomor satu di Pemprov Jatim ini juga memohon untuk penyusunan LPPD bisa dilakukan tepat waktu dengan menyediakan data dukung yang benar dan valid.

"Saya berharap capaian kinerja LPPD Tahun 2022 ini bisa meningkat dari Tahun 2021,” ucapnya.

Sementara itu, Mantan Menteri Sosial itu mengingatkan berdasarkan Pasal 69 UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah mempunyai kewajiban menyampaikan LPPD, LKPJ dan Ringkasan LPPD. 

"Jadi masing-masing laporan kinerja ini sangat penting untuk mengetahui dampak dari seluruh program yang dilakukan," katanya.

Tak hanya itu, Gubernur perempuan pertama di Jatim itu juga menegaskan bahwa tahun ini Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia (Kemenpan RB RI) akan memberikan penilaian terhadap Birokrasi Berdampak. 

"Untuk itu berbagai indikator ini yang nantinya akan direvisi oleh KemenPAN RB bahwa tahun ini reformasi birokrasi juga akan dilihat dari outcome-nya. Maka saya meminta kita semua melakukan penyesuaian-penyesuaian," ucapnya.

Menurut dia, berdasarkan hasil pelaksanaan SPM, LPPD dan LKPJ Provinsi Jatim 2021, Pemprov Jatim mendapat peringkat satu kategori Pemerintah Provinsi Berkinerja Terbaik Penerapan Standar Pelayanan Minimal Tahun Anggaran 2021 dengan skor 99,36 persen, serta sebagai pemerintah daerah dengan ketepatan waktu dalam melaporkan SPM seluruh kabupaten dan kota di wilayahnya.

"Terkait LPPD, Kemendagri belum menginformasikan skor kinerja LPPD Provinsi Jatim tahun 2021 dikarenakan masih dalam pembahasan dengan Kementerian/Lembaga teknis. Sambil berproses di Kemendagri sampai hasil evaluasi LPPD tahun 2021 selesai,  saya minta masing - masing OPD memonitor  capaian IKK LPPD yang perlu ditingkatkan," tuturnya.

Sementara terkait LKPJ, lanjutnya, Capaian Kinerja Tahun 2021 adalah sebesar 96,41 persen, meningkat 3,42 persen dari tahun 2020 sebesar 91,99 persen.

Ketua Umum PP Muslimat NU itu juga berpesan kepada seluruh jajaran ASN dan kepala OPD agar senantiasa menjaga kekompakan dan soliditas satu dengan yang lain.

"Selamat menjalankan tugas bagi kita semua. Mudah-mudahan kesuksesan dan keberkahan selalu berseiring dengan langkah kita di Tahun 2023 ini," ucapnya.