DPRD Pamekasan Buka Layanan SMS PPDB
Kamis, 14 Juli 2011 20:14 WIB
Pamekasan -Komisi D DPRD Pamekasan, Madura, Jawa Timur membuka layanan pengaduan dugaan penyimpangan penerimaan peserta didik baru (PPDB) melalui pesan singkat (SMS).
"Ada dua nomor yang kami sediakan khusus menerima pengaduan dari masyarakat, termasuk kemungkinan adanya penyimpangan dalam penerimaan peserta didik baru (PPDP)," kata Ketua Komisi D DPRD Pamekasan Makmun, di Pemakasan, Kamis.
Dua nomor yang disediakan komisi D DPRD Pamekasan khusus untuk menerima pengaduan dari masyarakat tersebut, masing-masing nomor: 081939266844 dan di nomor 082140867884.
Makmun menjelaskan, gagasan membuka layanan pesan singkat ini, agar masyarakat lebih mudah menyampaikan berbagai informasi yang perlu mendapat perhatian dewan.
"Lagi pula, hampir semua lapisan masyarakat di Pamekasan ini, baik di perkotaan maupun di perdesaan kan sudah memiliki handphone," kata Makmun.
Untuk menginformasikan hal-hal yang menyangkut kepentingan masyarakat luas, seperti berupa keresahan masyarakat yang memang menjadi bidang komisi D, bisa disampaikan secara langsung melalui layanan pesan singkat komisi D DPRD Pamekasan itu.
Makmun berjanji, setiap laporan yang masuk akan ditindak lanjuti dengan melakukan kroscek langsung ke lapangan, bahkan akan secepatnya diproses jika memang terbukti.
"Jika informasi yang disampaikan masyarakat melalui sms centre ini memang faktual, pasti akan kami proses," katanya menjelaskan.
Ketua Komisi D DPRD Pamekasan ini juga berjanji, akan menjaga kerahasiaan pelapor, jika laporan yang disampaikan tersebut bisa mengancam keselamatan jiwanya.
Ia mencontohkan seperti laporan dugaan penyimpangan bantuan beras bagi rumah tangga miskin (raskin). "Kasus itu biasanya kan rentan dengan ancaman. Tapi kami jika masuk ke layanan sms centre komisi D kerahasiaannya akan kami jaga," janji Makmun.
Politisi dari Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU) ini lebih lanjut menjelaskan, informasi yang sangat dibutuhkan DPRD Pamekasan untuk saat ini adanya tentang kemungkinan adanya praktik penyimpangan dalam penerimaan peserta didik baru.
"Kami berharap masyarakat bisa memanfaatkan secara optimal layanan sms centre ini, sehingga bentuk-bentuk penyimpangan dalam dunia pendidikan bisa terungkap," kata Makmun menjelaskan.
