Surabaya (ANTARA) -
Lembaga survei Poltracking Indonesia mengeluarkan hasil survei terbarunya. Survei yang dilakukan di periode 18 hingga 24 November 2022 ini mengukur kinerja pemerintahan Joko Widodo dan Ma'ruf Amin.
Dari hasil survei itu, responden masih puas terhadap kinerja Pemerintahan Joko Widodo dan Ma'ruf Amin 73.2 persen. Jika dibandingkan dengan bulan Oktober 2021, tingkat kepuasan responden terhadap Pemerintahan Joko Widodo dan Ma'ruf Amin terus mengalami peningkatan.
Dari sejumlah menteri yang ada, Erick Thohir menempati urutan terbaik kedua 59.4 persen untuk kepuasan publik.
"Peringkat Menteri Erick ini mengungguli Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno 57.7 persen, dan Panglima TNI Andika Perkasa 56.9 persen," demikian dikatakan Ekonomi Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Nailul Huda dalam keterangan pers Selasa.
Ia menilai sangat wajar responden kepuasan publik terhadap kinerja Menteri Erick karena tak lepas dari komitmen yang tinggi Menteri Erick dalam mendorong BUMN untuk selalu mendukung program Presiden Jokowi untuk pengembangan perekonomian nasional.
"Khususnya dalam mengembangkan dan memberdayakan UMKM di Indonesia," ujarnya.
Menurutnya, Menteri Erick dapat menterjemahkan keinginan Presiden Jokowi untuk mengembangkan ekonomi kerakyatan dengan memberikan pendanaan kepada pengusaha kecil dan mikro melalui anggota Holding Ultra Mikro.
Anggota Holding Ultra Mikro seperti Pegadaian dan PT Permodalan Nasional Madani (PNM), lanjut Nailul telah memberikan pendanaan bagi masyarakat yang selama ini unbankable agar bisa memiliki akses pendanaan yang cukup kompetitif.
"Pegadaian contohnya. Dengan produk KREASI Ultra Mikro, mereka memberikan pendanaan pengembangan usaha Ultra MIkro sampai dengan pinjaman maksimal Rp10 juta," ujarnya.
Sedangkan PNM memiliki produk PNM Mekaar, lanjut dia, PNM Mekaar Syariah dan Ultra Mikro (UMi) memberikan pinjaman dari Rp 500 ribu hinggai Rp10 juta.
"Pembiayaan ke sektor ultra mikro ini tentu saja memberikan dampak positif bagi perekonomian Nasional. Saya berharap Menteri Erick dapat mempertahankan posisi PNM dan Pegadaian untuk dapat melayani masyarakat yang unbankable. Jangan sampai setelah menginduk ke BRI sebagai Holding Ultra Mikro, persyaratan meminjam dana di PNM dan Pegadaian diberlakukan sama dengan bank," ucap Nailul.
Selain karena keberpihakan kepada UMKM, kata Nailul, kinerja Menteri Erick direspon positif oleh masyarakat lantaran keberhasilannya dalam melakukan pembenahan dan perbaikan kinerja keuangan BUMN.
BUMN yang selama ini mengalami tekanan keuangan, kini sebagian sudah mulai pulih. Sehingga, nantinya akan semakin banyak BUMN yang memiliki kinerja keuangan yang baik dapat memberikan sumbangsih yang sangat besar kepada perekonomian Indonesia.
"Peran BUMN sangat strategis dan sangat besar bagi perekonomian Nasional. Terlebih lagi di periode kepemimpinan Presiden Jokowi BUMN menjadi salah satu pilar penggerak perekonomian. Beberapa BUMN yang dahulu kinerja keuangannya tertekan, kini sudah mulai menunjukkan performa keuangan yang positif," tutur Nailul.
Ia mengatakan, keberhasilan dalam membuat holding BUMN dinilai Nailul juga memberikan kontribusi terhadap kepuasan publik terhadap kinerja Menteri Erick.
"Seperti holding BUMN perkebunan dan kehutanan, holding BUMN energi, holding BUMN pertambangan mineral dan batubara, holding BUMN pangan, holding BUMN farmasi dan rumah sakit, holding BUMN jasa keuangan serta holding BUMN telekomunikasi dan media," ujarnya.
Ia menambahkan, dengan holding BUMN ini akan membuat BUMN koordinasi antar BUMN lebih mudah dan efesien. Selain itu dengan adanya holding BUMN akan membuat aset perseroan menjadi lebih besar dan berpotensi untuk memperkuat potensi pembiayaan.
"Keberhasilan membuat beberapa holding BUMN ini tak lepas dari back ground Menteri Erick yang sebelumnya berprofesi sebagai pengusaha. Holding BUMN ini membawa dampak signifikan. Dengan kinerja BUMN yang semakin membaik tentu akan memberikan dampak positif berupa kepuasan masyarakat terhadap Menteri Erick. Jika kementerian memiliki kinerja yang jelek, tentu akan menimbulkan ketidakpuasan masyarakat," ujarnya.(*)
