Kediri (ANTARA) - DPRD Kabupaten Kediri, Jawa Timur, menyetujui Raperda Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kediri tahun 2023 untuk ditetapkan sebagai Peraturan Daerah (Perda).
Ketua DPRD Kabupaten Kediri Dodi Purwanto, Jumat, mengemukakan dalam APBD 2023 itu program prioritasnya selain pemulihan ekonomi termasuk peningkatan sarana prasarana dan sektor pertanian. Program prioritas itu tetap tidak mengenyampingkan sektor lainnya.
"Perda ini kami harapkan bisa bermanfaat bagi masyarakat Kabupaten Kediri. Setelah dua tahun lebih diterpa COVID-19 maka butuh pemulihan, terutama pemulihan ekonomi," katanya di Kediri.
Perda APBD 2023 yang telah disetujui itu saat ini sudah dikirim ke Provinsi Jatim dan menunggu hasil evaluasi.
Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana menyampaikan terimakasih kepada DPRD Kabupaten Kediri, khususnya kepada badan anggaran atas saran, tanggapan dan koreksi dalam penyelesaian pembahasan Raperda APBD 2023 tepat waktu sehingga tercapai persetujuan bersama.
Mas Dhito, sapaan akrabnya, juga mengajak supaya keharmonisan antara pemerintah daerah dan DPRD dapat terus terjaga baik.
Melalui keharmonisan itu diharapkan segala usaha yang dilakukan dapat membawa kemanfaatan dalam melayani masyarakat.
"Kami berharap (dengan ditetapkan APBD 2023) rencana ke depan di Kabupaten Kediri benar-benar bisa dirasakan manfaatnya bagi masyarakat," kata Mas Dhito.
Dalam rancangan APBD 2023 pendapatan daerah ditetapkan sebesar Rp2,8 triliun belanja daerah Rp3,3 triliun. Pembiayaan meliputi penerimaan pembiayaan daerah sebesar Rp581,5 miliar dan pengeluaran pembiayaan daerah Rp40 miliar. (*)
