Bondowoso (ANTARA) - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar menyatakan bahwa program Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal mulai tahun depan (2023) akan difokuskan di luar Jawa sebagai upaya pemerataan pembangunan.
"Percepatan pembangunan daerah tertinggal pada 2023 tidak lagi dilaksanakan di Pulau Jawa. Jadi, di Jawa termasuk Jawa Timur selesai," kata Gus Halim, sapaan akrabnya usai acara penetapan Hari Percepatan Pembangunan Daerah di aula salah satu hotel di Bondowoso, Kamis.
Menurut dia, pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo terus berikhtiar dalam pemerataan pembangunan betul-betul terwujud. Hal ini sesuai komitmen presiden bahwa pembangunan di Indonesia dialihkan tidak hanya tersentral di Jawa.
Bahkan, lanjut Gus Halim, industri kecil dan menengah (IKM) pun menjadi bagian dari model pembangunan yang dikembangkan presiden agar tidak tersentral di Jawa.
"Jadi, beliau (presiden) ingin pemerataan pembangunan. Inilah kegiatan hari ini sebagai tindak lanjut atas upaya-upaya apa yang menjadi visi misi pak presiden," ucap dia.
Mengenai Indeks Desa Membangun, kata Gus Halim, Desa Mandiri sudah melebihi dari target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).
"Target RPJMN 5.000, dan hari ini capaiannya sudah 6.236 Desa Mandiri di Indonesia, termasuk di Bondowoso ini juga banyak Desa Mandiri. Khusus desa mandiri kami beri lencana dan ada tulisan Desa Mandiri sebagai wujud apresiasi atas pencapaian tertinggi dari tahapan-tahapan desa membangun," tutur dia.
