Kediri (ANTARA) - Pemerintah Kota Kediri membebaskan denda akibat sanksi administratif bagi wajib pajak yang belum melunasinya dalam kurun waktu 20 tahun terakhir.
"Pembebasan sanksi administratif atas keterlambatan pembayaran pajak daerah ini berlaku untuk masa pajak tahun 2002 hingga tahun 2022 yang sudah melewati jatuh tempo pembayaran," kata Kepala Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kota Kediri Sugeng Wahyu Purba Kelana, Senin.
Ia menjelaskan ada pembebasan sanksi administratif ini ditujukan untuk wajib pajak yang belum melunasi pajaknya dalam kurun waktu 20 tahun terakhir.
Kebijakan itu juga sudah tertuang di Surat Keputusan Wali Kota Kediri Nomor 188.45/393/419.033/2022.
Pihaknya juga menambahkan program tersebut berlaku untuk delapan pajak daerah. Keringanan itu diharapkan dapat semakin meningkatkan kesadaran masyarakat untuk taat membayar pajak.
"Program ni berlaku untuk semua pajak daerah Kota Kediri yang meliputi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Air Tanah, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan (PJJ), dan Pajak Parkir," kata dia.
Ia juga menambahkan, proses pembayaran pajak cukup mudah bisa lewat perbankan. Hal itu agar masyarakat dapat dengan leluasa memanfaatkan berbagai layanan pembayaran tersebut.
"Untuk proses pembayarannya cukup mudah, wajib pajak dapat melakukan pembayaran melalui BNI, Bank Jatim, Bank Mandiri, Ovo, Gopay, Alfamart, Indomart, dan Kantor Pos. Selain itu juga bisa membayar melalui e-commerce Tokopedia, Shopee dan Blibli," ucap dia.
Pihaknya berharap masyarakat dapat memanfaatkan kesempatan ini, sebab program ini cukup membantu. Program ini dimulai pada 1 Oktober 2022 hingga 31 Oktober 2022.
Terlebih lagi, dalam aturan denda keterlambatan ini sebesar 2 persen per bulan dan maksimal 24 bulan (48 persen dari tunggakan).
"Periode pembayaran mulai 1 Oktober 2022 hingga 31 Oktober 2022. Jadi kami imbau kepada para wajib pajak Kota Kediri untuk segera melakukan pembayaran dan manfaatkan keringanan melalui program pembebasan denda administratif ini," kata Sugeng.
