Surabaya (ANTARA) - Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa memastikan ketersediaan solar public service obligation (PSO) atau bersubsidi untuk nelayan setelah kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM).
"Meski solar ini kategori PSO tapi juga termasuk yang mengalami kenaikan harga dari Rp5.150 menjadi Rp6.800 per liter," katanya saat meninjau ketersediaan di Solar Pack Dealer Nelayan (SPDN) Tempat Pelelangan Ikan (TPI) dan Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Brondong, Lamongan, Jawa Timur, Selasa.
Bersama jajaran organisasi perangkat daerah (OPD) terkait, serta mengajak Executive General Manager Pertamina Patra Niaga Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara (Jatimbalinus) Deny Djukardi, Gubernur Khofifah memastikan di SPDN tersebut tersedia sebanyak 456 kiloliter atau setara dengan 456 ribu liter solar PSO per bulan yang siap digunakan nelayan untuk melaut.
Selain itu juga tersedia SPDN di Pusat Pemasaran dan Distribusi Ikan (PPDI) Brondong yang menyediakan sebanyak 296 kiloliter atau setara dengan 296 ribu liter solar PSO per bulan.
Rata-rata nelayan mengambil solar PSO di sejumlah SPDN tersebut menggunakan jerigen ukuran 20 liter maupun 30 liter.
"Harus dipastikan bahwa semua yang mengambil solar di SPDN membawa surat rekomendasi pembelian BBM solar subsidi," tutur Khofifah.
Di PPN Brondong, terpantau hari ini sebanyak 25 kapal nelayan berlabuh. Rata-rata hasil tangkapan per kapal 9,5 ton ikan segar setelah dilakukan bongkar muat.
Gubernur Khofifah menyaksikan di kalangan tengkulak harga berbagai jenis ikan masih stabil, kecuali harga ikan tongkol yang terpantau naik dari semula Rp10 ribu menjadi 12 ribu per kilogram.
Dalam kesempatan itu, Mukatam, seorang nelayan usia 43 tahun, usai bongkar muat mengungkapkan bahwa solar yang digunakan sebagai bahan bakar sering kehabisan serta keterlambatan pengiriman. "Karena kalau kapal besar ini butuhnya banyak. Satu bulan butuh 33 drum solar," ujarnya
Menurut Mukatam, solar subsidi di SPDN hanya mudah didapatkan pada awal-awal bulan. Pada akhir bulan, Mukatam dan kawan-kawan nelayan lainnya sering memenuhi kebutuhan solar di stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) terdekat.
"Kalau akhir bulan habis kami biasanya ke SPBU. Tentu harganya lebih mahal," katanya.
Gubernur Khofifah langsung merespon, berkoordinasi dengan Executive General Manager Pertamina Patra Niaga Jatimbalinus Deny Djukardi dan ketua kelompok nelayan meminta untuk dicek kebutuhan yang riil saat ini agar tidak terjadi kelangkaan pada akhir bulan.
"Pertamina menyuplai sesuai data pengajuan kelompok nelayan," ujarnya
Bupati Lamongan Yuhronur Efendy memastikan sedang menyiapkan skema bantalan sosial yang mampu menekan dampak kenaikan harga BBM di masyarakat, utamanya nelayan.
"Kita akan memberikan bantuan-bantuan sosial yang akan disesuaikan dengan kebutuhan mereka. Rencananya kita akan berikan asuransi untuk BPJS Ketenagakerjaan atau bantuan sosial yang lainnya. Penyiapan skema ini sedang kami siapkan secara terukur agar nantinya pada proses distribusi tepat sasaran," katanya.
