Menteri PUPR: Hindari tebang pohon jika tak perlu dalam pembangunan infrastruktur

Jakarta (ANTARA) - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono meminta jajarannya untuk tetap merawat lingkungan dalam setiap proyek pembangunan infrastruktur, seperti tidak menebang pohon jika memang tidak diperlukan.

Hal itu disampaikan Basuki saat meninjau pembangunan Bendungan Meninting di Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat (NTB), Selasa.

"Pembangunan Bendungan Meninting jangan sampai merusak lingkungan di sekitarnya. Hindari menebang pohon jika tidak perlu ditebang agar bukit-bukitnya tidak rusak. Untuk itu metode konstruksi harus disusun secara cermat dan hati-hati," kata dia melalui keterangan tertulis.

Ia meminta pembangunan Bendungan Meninting dengan biaya Rp1,4 triliun itu dilakukan secara tertib dan tepat dengan tetap menjaga kondisi lingkungan sekitar.

Selain itu, Menteri Basuki juga berpesan agar pengawasan pekerjaan konstruksi lebih ditingkatkan agar Bendungan Meninting dapat diselesaikan dengan kualitas yang terbaik.

Bendungan Meninting merupakan bendungan yang termasuk dalam pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN) dalam rangka mendukung ketahanan pangan dan air, khususnya di Kawasan Timur Indonesia.

Pembangunan bendungan ini dikerjakan sejak tahun 2019 dengan biaya sebesar Rp1,41 triliun. Bertindak sebagai kontraktor utama PT. Hutama Karya dan PT. Nindya Karya, serta konsultan pengawas PT. Indra Karya. Progres keseluruhan pembangunan Bendungan Meninting saat ini sebesar 30,49% dengan target rampung tahun 2023.

Kehadiran Bendungan Meninting yang berkapasitas tampung 12 juta meter kubik ini mampu mengairi daerah irigasi seluas 1.559,3 hektare, memenuhi kebutuhan air baku untuk Kabupaten Lombok Barat bagian Utara sebesar 0,15 meter kubik per detik khususnya di wilayah Senggigi, menyediakan energi listrik sebesar 0,8 MW, reduksi banjir sebesar 36 meter kubik per detik, dan sebagai destinasi wisata baru.