Menteri Basuki cek kesiapan kantor kemenko di Ibu Kota Nusantara

Jakarta (ANTARA) - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono berencana untuk mengecek kesiapan kantor-kantor kementerian koordinator atau kemenko di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur.

"Jadi, saya nanti sore Jumat (4/10) ke sana. Saya langsung mengecek kesiapan kantor-kantor kemenko, untuk bisa dilaporkan kepada bapak presiden baik presiden sekarang yakni Bapak Joko Widodo maupun presiden terpilih Bapak Prabowo Subianto, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Bapak Azwar Anas, untuk bisa merencanakan pemindahan ASN, termasuk huniannya," ujar Basuki di Jakarta, Jumat.

Dia juga berencana untuk mengecek progres pembangunan tower rumah susun (rusun) hunian ASN di Nusantara.

"Kemudian yang kemarin 17 Agustus sudah selesai 12 tower, sekarang kami mau cek, katanya sudah ada lebih dari 12 tower rusun," katanya.

Baca juga: Menteri PUPR targetkan tol IKN 6B dan akses 6C rampung Juni 2025

Pengecekan kantor kemenko dan sejumlah prasarana lainnya terkait dengan rencana peresmian sejumlah prasarana di IKN pada pekan depan.

Basuki juga menyampaikan training center untuk PSSI di IKN juga rencananya akan turut diresmikan pada pekan depan.

"Besok yang jelas tanggal 8 dan 9 Oktober itu ada peresmian. Peresmian prasarana-prasarana yang sudah selesai pada saat ini," katanya.

Sebagai informasi, Presiden Joko Widodo memperkirakan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, akan selesai sekitar 10 sampai 15 tahun mendatang.

Presiden Jokowi menegaskan bahwa pembangunan di IKN tidak hanya mencakup Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP), seperti Istana Presiden, Istana Wakil Presiden, kantor kemenko, dan kantor kementerian.

Namun, di luar KIPP juga nantinya banyak fasilitas-fasilitas yang dibangun, di antaranya rumah sakit, universitas, dan hotel.

Kepala Negara menekankan bahwa melalui pembangunan IKN, pemerintah ingin menunjukkan bahwa Indonesia memiliki kemampuan untuk membangun ibu kota negara sesuai keinginan dan desain pemerintah, meskipun memakan waktu yang cukup lama.