Bambang Soesatyo apresiasi Polri dukung percepatan pemulihan ekonomi

Jakarta (ANTARA) - Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI Bambang Soesatyo mengapresiasi tema peringatan HUT ke-76 Polri, yang menegaskan bahwa Polri sejalan dengan Pemerintahan Presiden Joko Widodo dalam memulihkan ekonomi nasional, khususnya pasca terkendalinya pandemi COVID-19.

Adapun Hari Bhayangkara Tahun 2022 mengangkat tema "Polri Presisi Mendukung Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural untuk Mewujudkan Indonesia Tangguh, Indonesia Tumbuh".

"Sinyal pemulihan ekonomi nasional menunjukkan prospek yang semakin baik di awal tahun 2022," kata Bambang Soesatyo atau Bamsoet dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

Menurut dia, sinyal pemulihan ekonomi itu antara lain ditunjukkan dengan Indeks Keyakinan Konsumen di level optimis 113,10, pertumbuhan impor bahan baku tercatat sebesar 29,98 persen (year-on-year) dan barang modal sebesar 20,98 persen (year-on-year), serta berlanjutnya Purchasing Managers Index (PMI) Manufaktur di level ekspansif 51,2 poin. Pertumbuhan ekonomi tercatat melesat 5,01 persen (year-on-year) pada kuartal I/2022, terbaik di Asia Tenggara.

Dia menjelaskan, semakin membaiknya pemulihan ekonomi nasional juga tidak lepas dari peran Polri yang menjaga keamanan dan kondusivitas bangsa. Selain itu, menurut dia, Polri juga berperan membantu melaksanakan vaksinasi dan berbagai terobosan kebijakan pada sektor ekonomi yang dilakukan Presiden Joko Widodo.

"Salah satunya dilakukan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dengan mengeluarkan Surat Telegram bernomor ST/1590/VIII/OPS.2./2021, yang menginstruksikan para Kapolda untuk memerintahkan Ditreskrimum dan Direskrimsus meningkatkan komunikasi, kolaborasi dan koordinasi dengan BPKP, Kejaksaan, dan BPK di wilayah kerjanya masing-masing," ujarnya.

Menurut dia, upaya itu bisa menghindari tindakan penegakan hukum kontraproduktif yang dapat menghambat upaya pemerintah dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional.

Dia menilai, perintah Kapolri tersebut bukan untuk melindungi tindakan kejahatan yang dilakukan pelaku usaha maupun birokrasi pemerintah, namun memastikan jajaran kepolisian ikut mendukung percepatan perizinan usaha untuk menjaga iklim investasi dan memberikan rasa aman kepada para investor yang akan dan telah berinvestasi di berbagai daerah. (*)