Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mendorong upaya masif pelacakan Hepatitis akut bergejala berat di setiap daerah untuk memastikan penyebaran kasus.
"Kita tidak ada jeleknya kalau lebih ofensif. Jadi, tidak menunggu, tapi proaktif melakukan penyisiran agak besar-besaran di setiap daerah untuk memastikan bahwa Hepatitis akut belum menyebar ke mana-mana," kata Muhadjir Effendy saat menyampaikan keterangan pers secara virtual yang diikuti dari Zoom di Jakarta, Kamis siang.
Baca juga: Satu pasien meninggal diduga hepatitis belum dilindungi vaksin
Muhadjir mengatakan upaya pelacakan kasus di setiap daerah diharapkan bisa memberi peluang bagi otoritas terkait maupun tenaga medis dalam upaya pencegahan dini penyakit.
Muhadjir mengatakan informasi terkait penyakit misterius itu mulai ramai diperbincangkan masyarakat, bahkan tidak sedikit oknum yang memanfaatkan situasi itu dengan menyebarkan berita bohong melalui kanal media sosial.
"Saya menangkap di media sosial mulai seliweran berita-berita hoaks dikaitkan dengan vaksinasi untuk anak. Kalau tidak segera ditangani, bisa jadi kontra produktif," katanya.
Muhadjir percaya bahwa Kementerian Kesehatan telah sigap mengambil upaya preventif maupun kuratif terhadap gejala Hepatitis akut tersebut.
"Hepatitis akut bergejala berat ini sudah menjadi persoalan global karena sudah terjadi di beberapa negara maju," katanya.
Baca juga: PB-IDI imbau masyarakat waspadai KLB Hepatitis akut
Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu mengatakan temuan kasus Hepatitis akut berat di Inggris, Amerika Serikat, Singapura dan sejumlah negara lainnya karena didukung dengan instrumen yang sangat canggih mendeteksi penyakit baru.
"Artinya, bukan berarti kalau negara maju mengumumkan ada penyakit ini, tapi kalau negara berkembang belum membuat pernyataan, berarti tidak ada di sana," katanya.
Respons sigap terhadap kemunculan penyakit baru, kata Muhadjir, menunjukkan bahwa Indonesia dapat dikatakan cukup maju dalam menangani tata kelola kesehatan masyarakat. (*)
