Surabaya (ANTARA) - Dewan Pimpinan Daerah Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Provinsi Jawa Timur berkomitmen mengawal ketahanan hidup nelayan beserta keluarganya.
Dikonfirmasi di Surabaya, Selasa, Ketua DPD HNSI Jatim Mochamad Nur Arifin menyampaikan bahwa sesuai arahan Gubernur Jawa Timur, pihaknya diminta untuk menjaga ketahanan hidup nelayan.
"Selain berbicara perikanan tangkap dan budidaya, juga diminta untuk bagaimana ketahanan hidup nelayan karena di pesisir masih banyak anak yang gizi ada pendidikannya masih kurang," ujarnya.
Menurut pria yang juga Bupati Trenggalek tersebut, banyak sisi kehidupan nelayan yang perlu dilakukan pendampingan, baik persoalan ekonomi, pendidikan hingga kesehatan.
"Kami juga mengundang BPJS Ketenagakerjaan, sebab nelayan ini pekerja sektor informal, bukan penerima upah. Nah, mereka harus terproteksi dan dijamin, serta di dalamnya ada manfaat untuk anak berupa beasiswa," ucapnya.
Untuk beasiswa, kata dia, gubernur memberikan lima persen kuota untuk anak-anak yang sektor khusus dan berasal dari keluarga nelayan di pesisir.
Selain itu, untuk meningkatkan laba dari pada nelayan, pria yang akrab disapa Mas Ipin tersebut berencana membangun komunikasi dan kerja sama untuk distribusi ikan sehingga komitmen antara nelayan dan perusahaan terjaga.
Sementara itu, pengurus DPD HNSI periode 2022-2027 telah dilantik oleh Ketua Umum DPP HNSI Mayor Jenderal TNI Mar (Purn) Yussuf Solichien di Gedung Negara Grahadi di Surabaya pada Senin (21/2) malam.
Prosesi pelantikan disaksikan oleh Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa yang didampingi Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Jatim Dyah Wahyu Ermawati serta Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jatim Himawan Estu Bagijo.
Gubernur Khofifah berpesan kepada pengurus HNSI untuk selalu mengingatkan permasalahan nelayan yang tak hanya di sektor peningkatan pendapatan nelayan.
"Karena saat ditinggal melaut, keluarga nelayan harus diperhatikan. Ini menjadi tugas bersama," tutur orang nomor satu di Pemprov Jatim tersebut.
