Surabaya (ANTARA) - Komisi A Bidang Hukum dan Pemerintahan DPRD Kota Surabaya meminta 20 pejabat baru di lingkungan pemerintah kota setempat yang mulai menjabat pada Januari 2022, mampu berinovasi.
"Kami berharap pejabat yang telah dilantik wali kota itu nantinya bisa cepat beradaptasi dan berinovasi saat mulai menjabat pada 2022," kata anggota Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni di Surabaya, Minggu.
Menurut dia, pihaknya akan memantau para pejabat tersebut bisa melaksanakan tugas yang diberikan wali kota dengan baik. Sebab, lanjut dia, apa yang mereka lakukan akan berdampak pada pelayanan kepada masyarakat.
Apalagi, lanjut dia, dilantiknya pejabat baru oleh Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi pada 20 Desember lalu itu merupakan imbas dari pemberlakuan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) pada Januari 2022.
Ketua Fraksi Partai Golkar ini memberikan apresiasi kepada wali kota yang telah melibatkan tim independen untuk menggelar asesmen bagi pejabat baru di Pemkot Surabaya.
"Asesmen adalah cara ilmiah untuk mengetahui kompetensi seseorang. Sehingga akan bisa diketahui the right man in the right place atau menempatkan orang sesuai keahliannya," ujarnya.
Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi sebelumnya mengatakan, mutasi pejabat merupakan hal biasa, karena pejabat di Pemkot Surabaya yang sudah dua hingga tiga tahun harus dirotasi agar bisa merasakan organisasi perangkat daerah (OPD) yang baru di Pemkot Surabaya.
"Mereka harus merasakan OPD yang ada di Pemkot Surabaya, ketika sudah merasakan mereka akan saling melengkapi," kata Eri.
Adapun nama-nama pejabat Pemkot Surabaya yang mulai menjabat pada Januari 2022 yakni Erna Purnawati (Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat), Irvan Widyanto (Asisten Perekonomian dan Pembangunan), Febria Rachmanita (Asisten Administrasi Umum).
Afghani Whardana Staf Ahli Wali Kota Bidang Hukum, Politik dan Pemerintahan), Supomo (Staf Ahli Wali Kota Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya manusia), Hidayat Syah (Staf Ahli Wali Kota Bidang Pembangunan, Ekonomi dan Keuangan)
Ikhsan (Inspektur Kota Surabaya), Eddy Christijanto (Kepala Satuan Polisi Pamong Praja), Maria Theresia Ekawari (Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik), Wiwiek Widayati (Kepala Dinas Kebudayaan Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata), Musdiq Ali (Kepala Badan Pendapatan Daerah), Rachmad Basari (Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia).
Mia Santi Dewi (Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan), Anna Fajriatin (Kepala Dinas Sosial), Antiek Sugiharti (Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian), Agus Imam Sonhaji (Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil), Muhammad Fikser (Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika).
Dedik Irianto (Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan) Irvan Wahyudrajad (Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan), Achmad Zaini (Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja). (*)
