Probolinggo (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur, mengantisipasi terjadinya banjir susulan di Desa Kedungdalem dan Desa Dringu dengan melakukan pengecekan jebolnya beberapa tanggul yang menjadi salah satu penyebab masuknya banjir ke permukiman warga setempat.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Probolinggo Soeparwiyono bersama perangkat daerah teknis yang tergabung dalam Satgas Penanggulangan Bencana Kabupaten Probolinggo melakukan pemantauan dan cek lapangan pasca banjir yang terjadi di dua desa di Kecamatan Dringu, Kamis.
"Terlihat beberapa tanggul jebol dan ada celah di bronjong kawat yang menjadi jalan masuknya air ke rumah-rumah warga," kata Sekda Kabupaten Probolinggo Soeparwiyono di kabupaten setempat.
Dua desa, yakni Desa Kedungdalem dan Desa Dringu di Kecamatan Dringu terendam banjir pada Rabu (1/12) malam, sehingga Sekda Probolinggo mengajak perangkat daerah teknis untuk mengecek kira-kira langkah apa yang harus dilakukan awal untuk mengantisipasi hujan berikutnya.
"Jangan sampai nanti hujan menyebabkan banjir lagi di rumah-rumah warga sehingga menjadi beban warga. Insyaallah besok Jumat (3/12) akan ada kerja bakti BPBD dan unsur-unsur yang lain," tuturnya.
Ia berharap masyarakat setempat juga membantu untuk melakukan kerja bakti terutama yang jebol-jebol dan bronjong-bronjong kawat yang masih memerlukan kekuatan.
Untuk memperkuat bronjong kawat tersebut, pihaknya memberikan solusi agar memakai karung pasir yang disiapkan oleh BPBD dan apabila jebol maka akan segera ditutup sebagai langkah awal.
"Kalau tindakan permanennya nanti akan memakai plesengan, tetapi awal itu adalah antisipasi jangka pendeknya dulu supaya kalau hujan lagi tidak sampai masuk ke rumah-rumah warga," katanya.
Soeparwiyono menjelaskan Sungai Kedunggaleng itu adalah kewenangan dari Provinsi Jawa Timur, sehingga pihaknya sempat membuat usulan bantuan saat banjir, namun hingga kini masih belum tahu apakah sudah masuk ke APBD Provinsi Jawa Timur tahun 2022 atau belum.
"Kami minta Bappeda menginventarisasi semua usulan dari perangkat daerah teknis untuk dijadikan satu dan kami usulkan lagi kepada Gubernur Jawa Timur karena syukur-syukur kalau sudah teranggarkan di APBD Provinsi Jatim tahun 2022," ujarnya.
