Banyuwangi (ANTARA) - Kepala desa se-Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, yang tergabung dalam Asosiasi Kepala Desa Kabupaten (Askab), Perkumpulan Aparatur Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Papdesi), dan Forum Silaturahmi Kepala Desa Banyuwangi (FSKDB) berkomitmen untuk meningkatkan kinerjanya di masa pandemi.
Hal ini ditandai dengan penandatanganan komitmen yang dilakukan ketiga ketua organisasi yang mewadahi para kepala desa di Banyuwangi, yakni Anton Sujarwo (Ketua Askab), Murai Ahmad (Ketua Papdesi), dan Riyono (Ketua FSKDB).
"Bersedia melaksanakan tugas pokok dan fungsi jabatan dengan sebaik-baiknya, bekerja keras, cepat, tepat, berprestasi, berinovasi, berdedikasi, meningkatkan kinerja dan loyalitas, untuk melaksanakan RPJMDes, mendukung pencapaian visi, misi, kebijakan dan program-program unggulan Pemkab Banyuwangi yang tercantum dalam RPJMD," kata Kades Sepanjang Rozikin yang didaulat membacakan komitmen bersama di Pendopo Kabupaten Banyuwnagi, Rabu.
Selain itu, juga ada enam poin lainnya yang menjadi komitmen para kades, yakni meningkatkan capaian kinerja dengan target pelayanan yang meliputi penanganan COVID-19, vaksinasi, penuntasan masalah rumah tak layak huni, kebersihan lingkungan, sampai pengentasan kemiskinan ekstrem. Ada pula pembinaan terhadap perangkat desa sampai memberikan pengayoman terhadap masyarakat.
Komitmen pelayanan para kades tersebut disambut positif oleh Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani.
"Pemkab insyaallah terus bergerak optimal, pemerintah desa juga demikian sehingga masyarakat semakin terlayani dengan baik," kata Ipuk.
Di tengah situasi pandemi ini, menurut Ipuk, pemerintah dituntut bekerja secara optimal, meskipun terdapat berbagai keterbatasan, termasuk anggaran yang semakin menurun.
"Kita harus berupaya semaksimal mungkin untuk mengatur anggaran secara efisien. Belanja harus benar-benar dialokasikan pada skala prioritas yang telah ditentukan dalam menangani pandemi ini," ujar Ipuk.
Ipuk menjelaskan saat ini kondisi keuangan Kabupaten Banyuwangi juga mengalami penurunan, di antaranya karena menurunnya jumlah dana perimbangan dari pemerintah pusat.
"Hal ini tentu akan berdampak pula dengan alokasi dana desa. Ada penyesuaian pula besaran yang didistribusikan ke desa. Semoga ada pos-pos anggaran yang masih bisa dialihkan untuk menutup penyesuaian ADD," tutur Ipuk.
Oleh karena itu, dengan kondisi demikian, Bupati Ipuk berharap agar diimbangi dengan peningkatan kinerja.
"Sehingga anggaran yang kami alokasikan lewat desa ini benar-benar berdampak kepada rakyat secara langsung," katanya. (*)
