Kediri (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Kediri, Jawa Timur, masih melakukan kajian lokasi wisata di area Simpang Lima Gumul (SLG) dibuka untuk umum termasuk untuk berjualan, guna mengantisipasi penyebaran COVID-19.
"Resminya (dibuka untuk umum) belum ada, namun untuk wacana secepatnya. Waktunya belum berani memastikan dan ini masih dikomunikasikan dengan kepolisian terkait penyekatan," kata Asisten Administrasi Umum Pemerintah Kabupaten Kediri Mamik Amiyati di Kediri, Jatim, Rabu.
Pihaknya juga mengadakan dialog dengan perwakilan pedagang di area SLG, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kediri, dan pihak terkait lainnya untuk rencana dibukanya SLG untuk umum. Hasilnya, masih dikaji lebih jauh terkait dengan kebijakan ke depannya.
Selama pandemi COVID-19, lokasi SLG Kabupaten Kediri itu ditutup. Di area SLG, selain ada kompleks perkantoran juga banyak fasilitas publik termasuk pasar. Di tempat itu, ada sekitar 500 pedagang yang terdata.
Mamik mengatakan untuk masalah pedagang yang berjualan sebenarnya yang menjadi perhatian adalah pedagang di kawasan SLG dan Pare, Kabupaten Kediri. Namun fokus dilakukan di area SLG, sebab lokasi pedagang terpusat. Sedangkan di area Pare, pedagang menyebar.
Pihaknya masih mengkaji terkait dengan titik berjualan apakah harus bergantian atau seperti apa. Hal itu penting dilakukan komunikasi dengan paguyuban pedagang, sehingga ke depan tidak akan menimbulkan masalah.
"Ada 500 pedagang di SLG. Bayangkan dengan kondisi terbatas (lahan), juga harus mengatur jarak dan itu bukan mudah. Semua juga minta jualan tapi kondisi lahan terbatas. Kita harus prokes, jadi ada beberapa kajian kami pertimbangkan," ujar dia.
Saat ini, di Kabupaten Kediri sejumlah fasilitas umum sudah dilakukan uji coba seperti di area Gunung Kelud. Namun, pengunjung di lokasi wisata itu bisa terpantau dengan harus menunjukkan kartu vaksinasi COVID-19 atau layanan di aplikasi PeduliLindungi.
"Makanya harus dirumuskan dengan teman-teman di paguyuban seperti apa pengaturan apakah jualannya bergantian. Jadi, harus dirumuskan dan kami tidak mau gegabah. Dalam kebijakan tidak timbulkan masalah nanti," kata dia.
