Kinerja dua BUMD di Kota Surabaya dinilai masih di bawah target

Surabaya (ANTARA) - Kinerja dua Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Kota Surabaya, Jatim, yakni Perusahaan Daerah Pasar Surya dan Rumah Pemotongan Hewan dalam APBD-P 2021 dinilai kinerjanya masih di bawah target. 

"Kami mendorong kedua BUMD ini mengidentifikasi pos-pos yang berpotensi dapat meningkatkan pendapatan," kata anggota Komisi D DPRD Surabaya di Surabaya, Kamis.

Tjutjuk yang juga Ketua Fraksi PSI ini berharap kedepannya penarikan retribusi seperti untuk iuran perpasaran, parkir, izin-izin, dan pengembangan pasar dapat beralih ke platform digital. 

Selain itu, Tjutjuk juga menyoroti adanya kenaikan anggaran sejumlah kegiatan di Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian. 

Seperti kegiatan pelaksanaan pencegahan pencemaran lingkungan hidup yang anggarannya naik dari Rp199 juta menjadi Rp1,7 miliar. Begitu juga dengan kegoatan penjaminan ketersediaan sarana pembudidayaan ikan yang anggarannya naik dari Rp1,1 miliar menjadi 2,1 miliar.  Sementara, lanjut dia, realisasi anggarannya masih kurang dari 50 persen. 

"Untuk itu kami mendorong agar kinerja dinas dapat terus digenjot, sehingga capaian realisasi untuk kedua kegiatan ini dapat maksimal di akhir tahun. Kami juga berharap pertumbuhan ekonomi dari sektor pertanian meningkat dibandingkan tahun lalu," kata Tjutjuk.

Selain itu, Tujuk mencatat bahwa terdapat kegiatan-kegiatan kepemudaan serta pelatihan yang anggarannya menurun drastis, di antaranya yaitu pengembangan kompetensi SDM ekonomi kreatif, peningkatan kapasitas daya saing pemuda kader kabupaten/kota, peningkatan kapasitas daya saing wirausaha pemula, serta kerjasama dengan sektor swasta terkait lembaga pelatihan kerja.

"Masing-masing kegiatan ini menunjukkan kinerja yang belum optimal. Hal ini dilihat dari penyerapan anggaran yang masih di bawah 13 persen sampai dengan Agustus 2021," kata Tjutjuk.

Ketua DPRD Surabaya Adi Sutarwijono mengatakan kekuatan anggaran dalam APBD Perubahan Surabaya 2021 yang ditetapkan pada Rabu (29/9) turun 10,44 persen atau sekitar 929 miliar dari APBD murni 2021 yang mematok anggaran Rp9,8 triliun. Pimpinan dan anggota DPRD telah memberikan masukan, pendapat, koreksi bahkan kritik kepada Pemerintah Kota Surabaya. 

"Semua masukan hingga kritik itu merupakan upaya kami untuk menjalankan fungsi pengawasan, sehingga tata kelola pemerintahan di Kota Surabaya semakin lebih baik lagi. Agar penggunaan anggaran pembangunan semakin berpihak kepada masyarakat, terutama lapisan wong cilik atau masyarakat kecil," kata Adi. (*)