Jakarta (ANTARA) - Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Teten Masduki mengatakan pemerintah terus berupaya mempercepat pemulihan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) dari dampak pandemi COVID-19.
“(Yaitu) melalui kebijakan pembiayaan, pendampingan, penguatan kelembagaan melalui koperasi, akses pemasaran dan teknologi digitalisasi, serta kerja sama multipihak dengan berbagai lembaga,” ujar dia dalam webinar secara virtual, Jakarta, Kamis.
Ia mengatakan telah disediakan stimulus pembiayaan untuk UMKM baik yang belum bankable (memenuhi persyaratan bank untuk mendapatkan kredit usaha) dan yang sudah bankable.
Pertama, kata dia, ialah Banpres Produktif Usaha Mikro (BPUM) yang telah tersalur Rp14,21 triliun atau 92,35 persen kepada 11,8 juta usaha per 30 Juli 2020.
Kedua, subsidi bunga kredit usaha rakyat (KUR) sebesar 3 persen yang diperpanjang hingga Desember 2021. Ketiga, penyaluran KUR per 5 September sebesar Rp177,7 triliun kepada 4,8 juta debitur atau 70 persen dari target Rp253,64 triliun.
Selanjutnya, pembiayaan koperasi lewat Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) per 17 September 2021 telah tersalur Rp1 triliun atau sekitar 64,72 persen dari target Rp1,6 triliun kepada 128 koperasi.
Lalu, program pendanaan bagi usaha wirausaha pemula dengan nilai bantuan Rp7 juta per wirausaha kepada 1.800 wirausaha dengan total anggaran Rp12,6 miliar.
Selan itu, dia menyampaikan bahwa pihaknya mendorong UMKM untuk bertransformasi ke digital. “Transformasi digital menjadi kunci pemulihan dan ekonomi sektor UMKM selama pandemi dan pascapandemi,” ungkap dia.
Riset World Bank menyebutkan, ucap Teten, 80 persen UMKM yang terhubung ke dalam ekosistem digital memiliki daya tahan yang baik di masa pandemi.
Hingga saat ini, dijelaskan UMKM yang onboarding ke ekosistem digital telah mencapai 15,9 juta atau naik 7,9 juta selama pandemi. Upaya ini dilakukan untuk mengejar target 30 juta UMKM onboarding di tahun 2024.
“Digitalisasi merupakan media percepatan perluasan akses pembiayaan UMKM,” utaranya.
Menkop juga memaparkan terkait survei Mandiri Institute yang menunjukkan bahwa digitalisasi juga meningkatkan inklusi keuangan melalui e-wallet dan virtual account.
Percepatan digitalisasi UMKM dilakukan antara lain melalui kampanye Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (Gernas BBI), onboarding platform pengadaan barang dan jasa di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), dan pasar digital UMKM bersama BUMN.
Selanjutnya, dinyatakan pula pembiayaan UMKM oleh perbankan yang terbesar pada skala usaha menengah atau 44 persen dari total kredit UMKM. Perbankan dinilai perlu terus mendorong penyaluran kredit UMKM untuk investasi dan sektor produktif yang berpotensi lebih mendorong pergerakan perekonomian.
Teten menyebutkan bahwa penyaluran kredit UMKM didominasi untuk modal kerja, sekitar 73 persen dan sektor perdagangan sebesar 49 persen.
“Dengan percepatan digitalisasi, pemerintah optimistis dapat menyalurkan kredit UMKM sebesar 30 persen pada 2024 dengan sinergi industri jasa keuangan, dengan teknologi akan memberikan kemudahan bagi pelaku usaha untuk memperoleh pembiayaan,” sebut Menkop. (*)
