Soal kebijakan aplikasi PeduliLindungi, pemerintah diminta fasilitasi gawai bagi masyarakat

Surabaya (ANTARA) - Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Jatim meminta pemerintah memberikan fasilitas gawai atau telepon pintar berbasis Android bagi masyarakat, seiring adanya kebijakan pemberlakuan aplikasi PeduliLindungi di sejumlah lokasi pusat perbelanjaan.

Sekretaris Apindo Jatim Dwi Ken Hendrawanto dikonfirmasi di Surabaya, Senin, mengatakan Instruksi Menteri Dalam Negeri No 38 Tahun 2021 yang menyatakan bahwa per 7 September 2021 sejumlah kegiatan harus menggunakan PeduliLindungi, perlu didukung dengan jaringan teknologi informasi (TI) dan pelayanan vaksin.

Untuk jaringan TI, salah satunya adalah penyediaan sarana gawai, sedangkan pelayanan vaksin adalah menggencarkan vaksinasi.

"Permasalahannya saat ini, belum semua masyarakat sudah vaksin dan memiliki Android. Ini yang akhirnya berdampak pada kunjungan masyarakat ke supermarket dan hypermarket," kata Dwi Ken.

Agar seluruh masyarakat bisa mendapatkan pelayanan vaksin, kata Dwi Ken, pemerintah juga harus mendukung sarana prasarana lainnya yang terkait jaringan IT atau penyediaan gawai, serta membuat alternatif lain agar masyarakat mudah berbelanja.

Secara internal, Dwi Ken mengaku Apindo Jatim juga berusaha mempercepat vaksinasi untuk masyarakat, dengan memberikan informasi terkait vaksinasi dan penyuntikan di beberapa lokasi. Hal ini agar seluruh masyarakat bisa mendapatkan pelayanan vaksin.

Sebelumnya, Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan hal yang sama, yakni tidak boleh ada hak rakyat yang hilang saat penanganan pandemi COVID-19 hanya karena tidak memiliki gawai

"Kita tahu tidak semua masyarakat Indonesia memiliki telepon pintar sehingga bisa mengunduh aplikasi PeduliLindungi. Karena itu, pemerintah harus memikirkan mekanisme lain bagi masyarakat yang tidak memiliki ponsel pintar," kata Puan dalam keterangannya di Jakarta.

Hal itu dikatakannya terkait gawai menjadi alat utama untuk mengunduh aplikasi digital PeduliLindungi, yang menjadi persyaratan banyak hal bagi masyarakat di masa pandemi COVID-19, termasuk mengakses ruang publik.

Puan mengutip data Newzoo yang menyebutkan bahwa pengguna ponsel pintar di Indonesia pada 2020 mencapai 160,23 juta orang.

Menurut dia, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) jumlah penduduk Indonesia pada 2020 berjumlah 270,20 juta jiwa, berarti masih ada 109,97 juta jiwa penduduk yang tidak memiliki ponsel pintar.

"Sekitar 100 juta lebih penduduk Indonesia yang tidak memiliki ponsel pintar, tidak boleh berkurang atau hilang haknya di saat pandemi, hanya karena belum memiliki alat pengunduh aplikasi digital PeduliLindungi," ujarnya.

Menurut dia, masyarakat yang sudah taat divaksin namun tidak memiliki ponsel pintar untuk mengunduh PeduliLindungi, harus mendapat apresiasi yang sama dengan yang memiliki ponsel dan sudah mengunduh aplikasi tersebut.

Puan mengingatkan, jangan hanya karena tidak memiliki ponsel pintar dan tidak bisa mengunduh PeduliLindungi, tidak bisa masuk mal, tidak boleh melakukan perjalanan, dan sebagainya.