Ketua DPD nilai seniman dan budayawan perlu dapat bantuan khusus saat PPKM

Madiun (ANTARA) - Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti menilai seniman dan budayawan perlu mendapatkan bantuan khusus karena tidak bisa melakukan pekerjaannya setelah diberlakukannya PPKM.

Pandemi COVID-19 sangat memukul sektor seni dan budaya. Senator Jawa Timur itu, mengaku banyak mendapat keluhan dari para pekerja seni dan budayawan yang penghasilannya menurun drastis selama pandemi.

"Karena bukan termasuk dalam sektor esensial maupun kritikal, kegiatan seni dan budaya tidak menjadi prioritas. Akibatnya, kegiatan seni, termasuk seni pertunjukan ikut terkena pembatasan karena dikhawatirkan menimbulkan kerumunan," ujar LaNyalla saat reses di Madiun, Sabtu.

Menurut LaNyalla, selama ini fokus utama diberikan bagi sektor-sektor formal dan pelaku usaha mikro. Padahal ada banyak sektor informal yang juga sangat terdampak pandemi.

"Selama ini kita bicara soal beratnya pandemi bagi UMKM, pariwisata, dan transportasi. Sering kali kita lupa sektor informal seperti teman-teman seniman dan budayawan ini juga sangat terdampak. Apalagi para pekerja seni ini hanya mengandalkan karyanya untuk mencari nafkah dan sekarang peluang mereka bekerja sangat terbatas," katanya.

Ia meminta pemerintah mengalokasikan bantuan khusus bagi para seniman dan budayawan. Seperti program BLT bagi para seniman yang digulirkan tahun lalu.

"Kita harap program ini diteruskan tahun ini. Karena, bantuan itu pastinya akan sangat membantu seniman bertahan hidup, termasuk memenuhi kebutuhan keluarga mereka," tuturnya.

Pemerintah memberi bantuan sosial BLT kepada pekerja seni atau seniman sebesar Rp1 juta pada 2020 dengan alokasi senilai Rp26,5 miliar untuk melindungi 26.500 pelaku seni dan budaya yang mata pencaharian-nya terdampak COVID-19.

Hal ini diberikan pemerintah melalui Kementerian Keuangan, karena pandemi COVID-19 ini dianggap telah melumpuhkan perekonomian masyarakat, termasuk pekerja seni.

"Bansos dari pemerintah harus disalurkan secara merata ke seluruh warga terdampak pandemi COVID-19. Para pekerja seni dan budayawan banyak yang belum tersentuh bantuan. Saya rasa pemerintah daerah juga harus punya alokasi khusus untuk membantu dua sektor ini," ucapnya.

Beberapa pemda, seperti Jawa Barat sudah mengalokasikan dana sebesar Rp50 miliar untuk bansos bagi PKL hingga seniman dan budayawan. Pemberian sembako dan bantuan tunai juga sudah berjalan. Hal itu perlu diikuti daerah lain.

LaNyalla pun berharap pemerintah daerah juga bisa memfasilitasi kegiatan kesenian dan karya seniman serta budayawan dalam bentuk digital. Hal ini dinilai sebagai salah satu upaya pemulihan ekonomi.

Pemerintah bisa memanfaatkan para seniman dan budayawan untuk melakukan sosialisasi penanganan COVID-19. Di daerah, ujar LaNyalla, pemda bisa melibatkan seniman-seniman jalanan.