Madiun (ANTARA) - Pemerintah Kota Madiun, Jawa Timur, menyalurkan berbagai bantuan dari pemerintah dalam rangka penanganan warga terdampak pandemi COVID-19, utamanya di masa PPKM level 4.
"Sejumlah bantuan yang mulai disalurkan secara bertahap tersebut di antaranya Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) baik pusat maupun daerah, Bantuan Sosial Terpadu (BST), dan beras PPKM," ujar Koordinator Daerah Program Sembako Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Madiun Wahyu Sulistyono di Madiun, Kamis.
Sesuai data, penerima BPNT pusat di Kota Madiun 5.731 Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Jumlah tersebut meningkat 433 penerima dibanding sebelumnya karena adanya data perbaikan yang sudah masuk.
Masing-masing KPM menerima bantuan berupa bahan pangan senilai Rp200 ribu yang dapat dicairkan di agen dan e-warong yang telah ditunjuk mulai Senin (19/7).
Wahyu Sulistyono menjelaskan saldo yang masuk mencapai tiga bulan, yakni Juli, Agustus, dan September. Kendati begitu, pencairan tidak dilakukan sekaligus. Tetapi dicairkan setiap bulan Rp200 ribu dengan maksud agar bantuan termanfaatkan optimal.
"Arahan dari pusat memang tidak dicairkan langsung. Ini kan berupa bahan makanan. Takutnya nanti malah mubazir. Pencairan berikutnya dijadwalkan Agustus mendatang," katanya.
Untuk BST, rencananya pencairan pada 29 Juli mendatang. Program bantuan berupa uang tunai Rp300 ribu per bulan tersebut diperpanjang untuk dua bulan.
Penerima BST di Kota Madiun 9.203 KPM yang nantinya masing-masing mendapatkan bantuan Rp600 ribu. Selain berupa uang, penerima BST juga mendapatkan bantuan beras PPKM masing-masing 10 kilogram. Beras PPKM tersebut sudah mulai disalurkan Pemkot Madiun sejak Senin lalu dengan total jatah mencapai 139 ton.
Selain penerima BST, beras PPKM juga menyasar penerima Program Keluarga Harapan (PKH) yang kini juga proses disalurkan sebagai dampak PPKM level 4.
Wahyu menjelaskan penerima bantuan, baik BPNT, BST, maupun PKH telah tercatat dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dengan total jumlah 13.952 KPM.
"Di Kota Madiun ada sekitar 13 ribu warga yang terdata di DTKS. Mereka paling tidak sudah mendapatkan satu jenis bantuan. Entah itu PKH, BPNT pusat atau daerah, dan juga BST," jelasnya.
Wahyu menambahkan pemerintah pusat juga mengalokasikan bantuan berupa beras lima kilogram untuk tiga ribu penerima di luar DTKS. Hal itu merupakan hasil rapat koordinasi dengan Kemensos secara virtual beberapa waktu lalu. Namun, penyaluran bantuan tersebut masih menunggu koordinasi lebih lanjut.
Selain itu, ada bantuan beras dari TNI yang mulai disalurkan Rabu (21/7). Belum lagi program bantuan dari pemerintah daerah. Jadi ada banyak bantuan baik untuk yang di DTKS maupun di luar itu.
"Bapak wali kota juga memiliki banyak program seperti 1 RT 1 Dapur Umum, Posko Logistik 24 Jam, bantuan dari Baznas, Korpri, air minum dari PDAM, dan lain sebagainya. Semuanya bertujuan untuk meringankan beban warga terdampak PPKM," katanya.
