KNPI minta Presiden fasilitasi pemulangan PMI Malaysia lebih masif

Kuala Lumpur (ANTARA) - Badan Perwakilan KNPI Malaysia meminta kepada Presiden Joko Widodo memfasilitasi pemulangan Pekerja Migran Indonesia (PMI) dari negeri jiran lebih masif karena pelaksanaan kebijakan Perintah Kawalan Pergerakan (PKP) yang makin ketat berdampak serius kepada para pekerja.

"Hampir seluruh sektor pekerjaan yang pada umumnya terdapat pekerja dari Indonesia terdampak akibat dari kebijakan ini," ujar Ketua Badan Perwakilan KNPI Malaysia, Tengku Adnan di Kuala Lumpur, Rabu.

PKP di Malaysia dalam rangka mengendalikan COVID-19 dimulai Maret 2020 dan semenjak awal Juni 2021 hingga kini semakin diperketat karena banyak sektor non esensial ditutup sehingga sangat berdampak besar kepada para PMI.

"Selain banyak yang hilang pendapatan karena tidak bekerja dan ada juga yang bekerja tetapi tidak menerima gaji penuh karena harus bekerja secara giliran dengan waktu yang terbatas," kata Vice Chairman Committee for ASEAN Youth Cooperation (CAYC) ini.

Dia mengatakan situasi ini bukan hanya sulit untuk mengirimkan penghasilan mereka untuk keluarga di kampung halaman sebagai mana biasanya karena untuk memenuhi keperluan hidup diri sendiri selama di Malaysia saja banyak yang kekurangan.

"Besarnya jumlah PMI di Malaysia juga tidak terlepas dari besarnya jumlah PMI Ilegal atau non prosedural yang masih mencoba nasibnya untuk tetap mencari rezeki demi memenuhi keperluan hidup keluarga di kampung halaman," katanya.

Sementara itu mereka juga menghadapi operasi Pekerja Asing Tanpa Identitas (PATI) oleh otoritas Malaysia yang tetap dilakukan meskipun dalam situasi "total lockdown" bahkan operasi ini diperluas sehingga target Malaysia untuk mengurangi jumlah PATI tercapai.

Meskipun demikian pihaknya mengapresiasi atas apa yang telah pemerintah pusat melalui KBRI Kuala Lumpur dan KJRI yang ada di Malaysia dalam membantu WNI.

Mereka telah memberikan bantuan logistik keperluan dasar kebutuhan pangan para PMI hingga memfasilitasi pemulangan tahanan Depo Imigrasi Malaysia yang telah habis masa hukumannya.

"Kami juga mengapresisi bahwa sejak kepemimpinan Bapak Dubes Hermono, Pelayanan KBRI Kuala Lumpur banyak terjadi peningkatan yang memuaskan warga," katanya.

Dubes Hermono sering terjun ke lapangan langsung menjumpai dan melayani PMI yang membutuhkan bantuan yang juga sangat diapreasi warga.

"Bantuan logistik yang diberikan Pemerintah bagi para PMI ini menurut kami hanya bantuan pangan yang sifatnya sementara dan hanya mampu bertahan untuk satu atau dua Minggu," katanya.

Sementara itu untuk memenuhi keperluan lainnya yang sudah menjadi beban mereka selama ini belum terpenuhi, bahkan semakin menjadi beban besar karena putusnya sumber pendapatan.

"Banyak dari mereka sekarang ini bertahan hidup karena menjual barang pribadi dan bahkan harus meminta kiriman uang dari keluarga di kampung, meskipun ala kadarnya untuk bertahan hidup," katanya.

Dia mengatakan meskipun saat ini di Indonesia sedang menghadapi PPKM Darurat dan seluruh pemangku kebijakan di tanah air sedang giat dan fokus dengan apa yang terjadi di dalam negeri pihaknya mengharapkan Presiden Jokowi tidak melupakan nasib anak bangsa yang ada di Malaysia yang juga sedang menghadapi kesulitan.

"'Biar hidup susah di kampung halaman daripada hidup menderita di negeri orang'. Kalimat ini yang terucap oleh para PMI saat mereka kami temui disela-sela pendistribusian bantuan logistik," katanya. (*)