Surabaya (ANTARA) - Legislator meminta Pemerintah Kota Surabaya mengalihkan sementara anggaran operasional Suroboyo Bus untuk penanganan COVID-19 selama Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat.
Anggota Komisi A DPRD Surabaya Imam Syafi'i di Surabaya, Rabu, meminta Dinas Perhubungan Surabaya mengevaluasi operasional Suroboyo Bus di masa PPKM Darurat yang dinilai kurang ada manfaatnya.
"Bahkan keberadaan bus ini justru dimanfaatkan warga untuk sekedar jalan-jalan. Padahal di masa PPKM Darurat, pemerintah menghimbau warga, supaya di rumah saja, untuk memutus penularan COVID-19," katanya.
Ia berharap jangan sampai keberadaan bus yang memfasilitasi warga untuk bepergian dengan tujuan tidak penting sekaligus bisa menjadi kontradiksi dengan aturan PPKM Darurat yang mengimbau agar warga tidak keluar rumah.
Untuk itu, Imam menyarankan agar opersional Bus Suroboyo dihentikan sementara karena bisa jadi pemicu penularan COVID-19. "Sopir dan kernetnya juga sangat berisiko tertular," katanya.
Selain itu, lanjut dia, anggaran operasional bus tidak sepadan dengan jumlah penumpang yang sangat minim. Bahkan, Imam melihat sendiri sepanjang perjalanan dari Jembatan Merah sampai Joyoboyo, hanya ada dua penumpang Suroboyo Bus.
"Mereka ini bukan pekerja sektor esensial maupun kritikal. Hanya sekedar ingin jalan-jalan," ujarnya.
Lebih baik, menurut Imam, anggarannya dialihkan untuk memberi bantuan sembako kepada warga terdampak COVID selama PKKM Darurat.
"Saat ini ada 18 bus yang beroperasional. Lumayan kalau anggaran BBM-nya untuk membeli sembako kemudian di salurkan ke masyarakat," ujarnya.
Imam menekankan supaya Pemkot Surabaya, benar-benar memperhatikan kebutuhan pokok masyarakat di masa PPKM Darurat. "Kasihan banyak masyarakat yang tidak bisa bekerja, bekerja mereka dibatasi. Kasihan para pekerja harian," katanya.
Penghentian Suroboyo Bus, kata dia, juga bisa membantu kelangsungan sopir bemo dan lyn yang saat ini makin kesulitan mendapatkan penumpang. Apalagi banyak penyekatan jalan sehingga sopir angkot dan lain harus putar mencari jalan alternatif.
"Ujung ujungnya menambah anggaran beli BBM," katanya.
Sementara itu, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi berpesan kepada seluruh warga Kota Pahlawan agar memperketat protokol kesehatan (prokes), termasuk mengurangi mobilitas. Jika tidak terlalu penting maka sebaiknya tidak perlu keluar rumah.
Eri berharap dalam situasi seperti saat ini seluruh masyarakat kompak mematuhi aturan sehingga diharapkan pandemi COVID-19 akan segera hilang dari Surabaya.
"Tolong ini ini harus segera dihentikan. Saya butuh bantuan seluruh warga untuk komitmen. Mudah-mudahan badai pandemi ini akan segera berakhir, amin," ujaranya. (*)
