Bojonegoro (ANTARA) - Anggota DPR RI fraksi partai Gerindra Dapil Jatim IX Kabupaten Bojonegoro - Tuban, Wihadi Wiyanto menegaskan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 12 tidak diberlakukan untuk kebutuhan dasar.
"Barang yang tidak ditarik PPN 12 diantaranya untuk jasa pendidikan, jasa kesehatan itu tidak ada PPN alias nol, serta jasa asuransi perbankan," kata Wihadi Wiyanto di Bojonegoro, Jawa Timur, Minggu.
Dikatakan Wihadi, ada beberapa bidang tertentu yang dibebaskan dan tidak dikenakan pajak PPN 12, namun masih disiapkan secara pasti barang-barang tersebut mengenai jasa pendidikan, jasa kesehatan, bahan pohon dan jasa asuransi perbankan itu.
"Jadi memang sudah dibebaskan menurut undang-undang. Didalam undang-undang itu memang disebutkan ada pembebasan juga untuk bidang-bidang tertentu," kata anggota DPR RI yang sudah tiga periode menjabat.
Menurut dia, Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan pemberlakuan PPN 12 persen mulai 1 Januari 2025.
"Penerapannya 1 Januari, pemerintah sudah mengambil sikap naik 12 persen untuk barang mewah, 11 persen selain itu," jelas Wihadi yang juga wakil ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI 2024-2029.
Wihadi menambahkan, PPN 12 hanya diberlakukan untuk barang-barang mewah seperti mobil mewah, rumah mewah dan lain-lain, hal itu kewenangan eksekutif yakni presiden yang sudah menentukan penarikan PPN itu.
"Jadi penerapan PPN 12 untuk barang mewah saja sesuai kebijakan pemerintah, selain itu tidak," imbuhnya.
Untuk itu lanjut Wihadi, peningkatan tarif PPN diharapkan dapat membantu mengurangi defisit anggaran dengan cara meningkatkan penerimaan pajak secara lebih stabil dan berkelanjutan.
"Kenaikan tarif PPN menjadi 12 persen diharapkan dapat meningkatkan pendapatan negara yang lebih stabil dan berkelanjutan," kata Wihadi.
