Penyaluran pupuk bersubsidi di Probolinggo hingga April masih rendah

Probolinggo (ANTARA) - Penyaluran pupuk bersubsidi di Kabupaten Probolinggo hingga April 2021 masih rendah, yakni untuk urea sebanyak 7.772 ton atau sekitar 22 persen dari alokasi 35.435 ton dan pupuk ZA sebanyak 3.740 ton atau 20,75 persen dari alokasi 18.023 ton dan SP-36 sebanyak 316,57 ton atau 3,74 persen dari alokasi 8.458 ton.

"Sedangkan untuk NPK sebanyak 3.465 ton atau 15,70 persen dari alokasi 22.065 ton, organik padat sebanyak 566,40 ton atau 8,07 persen dari alokasi 7.016 ton dan organik cair masih belum ada penyaluran dari alokasi 13.414 liter," kata Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kabupaten Probolinggo Mahbub Zunaidi saat menggelar sosialisasi pupuk bersubsidi di Kantor Bupati Probolinggo, Selasa.

Ia mengatakan Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3) mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap pengadaan, peredaran dan penyimpanan serta penggunaan pupuk dan pestisida di wilayah masing-masing, serta memantau secara langsung terhadap penyediaan dan penyaluran pupuk dari Lini III sampai dengan Lini IV dan kelompok tani.

"Untuk peningkatan dan pengawasan pupuk bersubsidi, KP3 melakukan monitoring peredaran pupuk bersubsidi, melakukan koordinasi dengan distributor/produsen ataupun penyuluh mengenai kebutuhan dan ketersediaan pupuk bersubsidi," ucap Mahbub yang juga Ketua I KP3 Probolinggo.

Menurutnya, pupuk bersubsidi merupakan pupuk yang pengadaan dan penyalurannya mendapat subsidi dari pemerintah untuk kebutuhan petani serta diawasi peredarannya oleh pemerintah, sedangkan proses pembeliannya tertutup karena melalui system e-RDKK.

"Alokasi pupuk bersubsidi dari tahun ke tahun besarnya selalu berubah tergantung kemampuan anggaran pemerintah untuk alokasi pupuk bersubsidi," katanya.

Ia menjelaskan penerima pupuk bersubsidi diutamakan pada petani yang memiliki lahan maksimal 2 hektare dan diutamakan komoditas tanaman pangan.

Menurutnya, pupuk dan pestisida perlu diawasi karena pada pupuk ada subsidi pemerintah, sedangkan pada pestisida ada bahaya yang dapat timbul akibat peredaran, penyimpanan dan penggunaan.

"Beberapa waktu lalu sempat terjadi permasalahan pupuk bersubsidi karena realitanya antara kebutuhan, jumlah kebutuhan dan plafon alokasi pupuk bersubsidi yang ada tidak sama, serta kebutuhan pupuk oleh petani melebihi dari dosis dan anjuran," katanya.