Surabaya (ANTARA) - Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) dari pemerintah pusat yang dianggarkan senilai Rp38 miliar di Kota Surabaya, Jatim, belum sepenuhnya bisa dijalankan karena terkendala belum adanya pendampingan dari Pemkot Surabaya.
Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi di Surabaya, Jumat, mengatakan, pihaknya akan menindaklanjuti laporan warga terkait belum terlaksananya Program Kotaku saat berkantor di Kelurahan Wonokusumo, Kecamatan Semampir, Surabaya, Kamis (27/5).
"Sebenarnya pembangunan di Surabaya Utara menjadi prioritas pemkot. Bagaimana menyelesaikan kumuh, bagaimana menciptakan lingkungan yang nyaman," katanya.
Sehingga, lanjut dia, jika terkendalanya Program Kotaku karena tidak adanya pendampingan dari Pemkot Surabaya, maka pihaknya akan koordinasikan.
"Kalau bisa diturunkan pendampingannya, maka bisa dilakukan langsung pembangunan," ujarnya.
Namun, Wali Kota Eri menyebut, karena nilai Program Kotaku mencapai Rp38 miliar, maka secara otomatis pekerjaannya harus dilakukan melalui proses lelang. Tentunya proses lelang ini juga membutuhkan waktu yang tidak cepat sebelum masuk ke proses pengerjaan.
"Makanya kami akan lihat lagi, apa memang betul dari yang disampaikan oleh warga itu. Atau memang sudah ada yang turun tapi belum siap dilaksanakan karena perencanaan belum ada," katanya.
Diketahui Program Kotaku adalah satu dari sejumlah upaya strategis Ditjen Cipta Karya Kementerian PUPR untuk mempercepat penanganan permukiman kumuh di Indonesia dan mendukung Gerakan 100-0-100 yakni 100 persen akses universal air minum, 0 persen permukiman kumuh dan 100 persen akses sanitasi layak.
Selain itu, Program Kotaku merupakan Kementerian PUPR yang bersinergi dengan pemerintah daerah dan kelompok masyarakat dalam melakukan perbaikan permukiman kumuh di perkotaan. (*)
