Kuliah umum di IPDN, Gubernur Jatim paparkan pemulihan ekonomi dan penanganan COVID-19

Sumedang, Jawa Barat (ANTARA) - Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa memaparkan upaya percepatan pemulihan ekonomi dan penanganan COVID-19 di hadapan praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) di Kampus Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat, Senin.

“Pada 2021, tagline kami adalah ‘Jatim Bangkit’ yang di dalamnya ada Gubernur, Kapolda dan Pangdam yang kami sebut ‘Super Tim’,” ujar Khofifah mengawali paparannya.

Orang nomor satu di Pemprov Jatim tersebut menjelaskan pada Jatim Bangkit poin-poinnya adalah bangkit dalam pemulihan ekonomi, pembangunan manusia, penyediaan lapangan kerja, serta pengentasan kemiskinan.

“Saya sering menyampaikan kepada Pak Kapolda dan Pak Pangdam, bahwa Jatim tidak boleh batuk karena dorpletnya bisa sampai Ibu Kota. Maka menjaga pertahanan keamanan di Jatim sangat penting,” ucap dia.

Jika Jatim selalu aman dan nyaman, kata Khofifah, maka berbagai sektor seperti investor yang masuk, pendidikan, kesehatan dan lainnya pasti juga aman serta nyaman.

Selain itu, Khofifah menceritakan pada masa awal pandemi kasus harian COVID-19 di Jatim kerap kali menjadi nomor paling banyak di antara provinsi lain di Indonesia, bahkan pernah di posisi kasus terkonfirmasi positif paling tinggi.

Namun, kali ini dengan berbagai ikhtiar yang dlakukan bersama jajaran Forkopimda Jatim, Kabupaten/Kota, relawan serta lintas sektor, berada di peringkat keempat.

Saat ini, kata dia, upaya yang dilakukan yakni memasifkan vaksinasi dan fokus menyasar warga lanjut usia serta guru.

“Juli mendatang ada persiapan pembelajaran tatap muka, yang itu dilakukan bertahap. Meski data masih menunjukkan Jatim tertinggi, namun harus selalu dilakukan terus-menerus,” katanya.

Pada kesempatan sama, Rektor IPDN Hadi Prabowo menganugerahkan Tanda Kehormatan Kartika Pamong Praja kepada Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa.

Penghargaan tersebut diberikan atas kepemimpinan pemerintahan Gubernur Khofifah yang baik dan pendayagunaan alumni pendidikan tinggi kepamongprajaan. (*)