Menteri Ketenagakerjaan minta Pemkab Banyuwangi maksimalkan BLK

Banyuwangi (ANTARA) - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah meminta Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, bisa memaksimalkan Balai Latihan Kerja (BLK) milik kementerian yang ada di wilayah itu, dan disinergikan dengan program pemerintah daerah setempat.

"Kondisi pandemi seperti saat ini, UMKM menjadi salah satu cara untuk memulihkan ekonomi, silakan pakai BLK ini untuk kegiatan-kegiatan peningkatan UMKM," ujar Menteri Ida Faiziyah saat kunjungan kerja ke Banyuwangi, Jumat.

Ia mengemukakan bahwa pandemi COVID-19 sangat memberikan dampak yang besar pada dunia kerja. Oleh karena itu, lanjut dia, meminta agar seluruh pemangku kepentingan lainnya bisa saling bersinergi dalam rangka pemulihan ekobnomi.

"BLK bisa menjadi pintu masuk bagi para pelaku UMKM. Kegiatan program UMKM Naik Kelas seperti pelatihan-pelatihan juga bisa dilaksanakan di sini. Pengelola BLK bisa bersinergi dengan pemerintah daerah serta menggandeng dunia usaha dan industri membuat program-program yang bisa menyerap tenaga kerja," tuturnya.

Menurut Ida, Balai Latihan Kerja (BLK) harus mengikuti perkembangan zaman, dan pelatihan-pelatihan yang digelar juga harus disesuikan dengan kebutuhan dunia usaha.

Selain itu, katanya, BLK juga harus menjadi balai pelatihan vokasi yang menjadi pusat pelatihan soft skill berdaya saing berstandar nasional dan internasional.

Demikian juga dengan fasilitas sarana dan prasarana yang sudah tidak digunakan untuk diganti dengan yang baru menyesuaikan kebutuhan. "Namun yang penting lagi adalah sertifikasi kompetensi tenaga kerja," ucapnya.

Sementara itu, Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani Azwar Anas mengatakan, pelatihan-pelatihan BLK bisa bersinergi dengan program UMKM Naik Kelas.

Selama ini, kata dia, seperti yang juga disampaikan Menteri Ida, salah satu kendala dari BLK adalah, peserta BLK usai mendapat pelatihan dan sertifikasi tidak terserap di dunia kerja.

Oleh karena itu, Bupati Ipuk juga bakal ada kebijakan setiap investor yang masuk ke Banyuwangi, 50 persen dari tenaga kerjanya harus warga Banyuwangi. Kebijakan tersebut merupakan salah satu upaya untuk menyerap tenaga kerja di kabupaten ujung timur Pulau Jawa itu.

"Tentu kami tidak asal dalam menerapkan kebijakan itu. Artinya, SDM juga harus kompeten. Di sinilah arti penting BLK untuk meningkatkan kompetensi warga. Terima kasih Bu Menteri terus mendukung pengembangan BLK Banyuwangi," tuturnya. (*)