Akhirnya, DPRD dan Pemkab Situbondo sepakati KUA-PPAS APBD 2021

Situbondo (ANTARA) - Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) tahun 2021 akhirnya disepakati antara DPRD dan Pemerintah Kabupaten Situbondo dalam rapat paripurna, Rabu.

Kesepakatan KUA-PPAS ABPD 2021 ini ditandai dengan penandatanganan nota kesepakatan oleh Bupati Situbondo Karna Suswandi dan Ketua DPRD Edy Wahyudi, beserta enam fraksi (Fraksi PKB, F-PPP, F-GIS/Gerindra dan PKS, F-Golkar, F-Demokrat, F-PDI Perjuangan).

"Dari enam fraksi yang menyampaikan pendapat, seluruhnya menyatakan setuju terhadap nota kesepakatan KUA-PPAS APBD 2021, dengan beberapa catatan," kata Ketua DPRD Situbondo Edy Wahyudi kepada wartawan usai rapat paripurna.

Baca juga: Bupati Situbondo bahas APBD 2021 bersama DPRD mulai Rabu

Beberapa catatan dari fraksi, di antaranya penambahan anggaran untuk pupuk bersubsidi sebesar Rp15 miliar dari sebelumnya tercatat hanya Rp5 miliar, dan penambahan anggaran untuk pelayanan kesehatan sebesar Rp9 miliar.

Selain itu, ada pula pergeseran anggaran untuk menambah kegiatan penanganan COVID-19 dengan beberapa item yang nilainya sekitar Rp3 miliar, serta penambahan kegiatan Satgas COVID-19 di 17 kecamatan untuk penegakan disiplin protokol kesehatan.

"Agenda selanjutnya setelah draf APBD 2021 masuk ke DPRD, pada Kamis (4/3) besok insya-Allah akan dilakukan pembahasan di tingkat komisi dengan mitra kerja (OPD) masing-masing. Beberapa hari kemudian masuk ke Badan Anggaran bersama Tim Anggaran Pemerintah daerah (TAPD), dan baru paripurna," paparnya.

Baca juga: Bupati Situbondo: Hari pertama kerja fokus percepat pembahasan APBD 2021

Politikus PKB itu optimistis APBD Situbondo tahun 2021 disahkan sebelumnya tanggal 15 Maret mendatang, sesuai batas waktu yang sudah disampaikan oleh Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa.

"Percepatan pembahasan APBD ini bukan karena hal lainnya, tapi untuk kepentingan pelayanan kepada masyarakat, khususnya pelayanan kesehatan karena banyak keluhan masyarakat kurang mampu belum terakomodasi di BPJS dan kesehatan gratis yang disebabkan APBD tak kunjung disahkan," tuturnya.

Sementara itu, Bupati Situbondo Karna Suswandi mengatakan bahwa kekuatan APBD tahun 2021 turun menjadi Rp1,780 triliun, dari sebelumnya lebih dari Rp1,800 triliun.

"Ditambah lagi dengan refocusing sebesar Rp60 miliar. Dalam melaksanakan anggaran ini tentu kami fokuskan bagaimana tetap upaya menyejahterahkan masyarakat. Artinya, program pembangunan harus mendapatkan porsi yang lebih banyak. Infrastruktur kita banyak yang rusak, ada jalan poros desa yang belum tergarap, sehingga ini yang harus mendapatkan perhatian awal ketimbang yang lain-lain," tuturnya.

Menanggapi catatan dari beberapa fraksi, Bupati Karna akan tetap memperhatikan saran dari fraksi DPRD. "Namun, dengan tetap memperhatikan kondisi anggaran," katanya.