PBB khawatir kudeta militer perburuk nasib warga Rohingya di Myanmar

New York (ANTARA) - Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) khawatir kudeta di Myanmar akan memperburuk situasi yang dihadapi sekitar 600.000 warga Muslim Rohingya yang masih berada di negara itu.

"Ada sekitar 600.000 warga Rohingya yang berada di Negara Bagian Rakhine, termasuk 120.000 orang yang secara efektif dikurung di kamp, mereka tidak dapat bergerak bebas dan memiliki akses yang sangat terbatas ke layanan kesehatan dan pendidikan dasar," kata juru bicara PBB Stephane Dujarric kepada wartawan, Senin (1/2).

Tindakan keras militer pada 2017 di Negara Bagian Rakhine memaksa lebih dari 700.000 warga Rohingya melarikan diri ke Bangladesh, tempat mereka masih terdampar di kamp-kamp pengungsi.



Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres dan negara-negara Barat menuduh militer Myanmar melakukan pembersihan etnis---sebuah tuduhan yang dibantah oleh Myanmar.

"Jadi ketakutan kami adalah bahwa peristiwa tersebut dapat memperburuk situasi bagi mereka (warga Rohingya)," ujar Dujarric.

Untuk itu, Dewan Keamanan PBB yang beranggotakan 15 negara berencana membahas Myanmar dalam pertemuan tertutup pada Selasa, kata para diplomat.

"Kami ingin mengatasi ancaman jangka panjang terhadap perdamaian dan keamanan, tentu saja bekerja sama erat dengan tetangga Myanmar di Asia dan ASEAN," ujar Duta Besar Inggris untuk PBB Barbara Woodward, yang sekaligus presiden dewan untuk bulan Februari.

China, yang didukung oleh Rusia, melindungi Myanmar dari tindakan dewan yang signifikan setelah penumpasan militer pada 2017. Beijing dan Moskow adalah kekuatan veto dewan bersama dengan Prancis, Inggris, dan Amerika Serikat.

Perwakilan China di PBB mengatakan bahwa mereka berharap untuk mengetahui lebih banyak tentang perkembangan terbaru di Myanmar dari pertemuan Dewan Keamanan pada Selasa.

"Kami juga berharap bahwa setiap langkah Dewan akan kondusif bagi stabilitas Myanmar daripada membuat situasi menjadi lebih rumit," kata seorang juru bicara Perwakilan China untuk PBB.

Tentara Myanmar mengatakan telah menahan Suu Kyi dan lainnya sebagai tanggapan atas "kecurangan pemilu", menyerahkan kekuasaan kepada panglima militer Min Aung Hlaing dan memberlakukan keadaan darurat selama satu tahun.

Militer Myanmar merebut kekuasaan dalam kudeta melawan pemerintah Aung San Suu Kyi yang terpilih secara demokratis. Suu Kyi ditahan bersama dengan para pemimpin politik lainnya dalam penggerebekan pada Senin dini hari.

PBB menyerukan pembebasan semua orang yang ditahan, kata Dujarric. Dia mengatakan bahwa Utusan Khusus Sekjen PBB untuk Myanmar Christine Schraner Burgener, "tetap terlibat secara aktif" dan kemungkinan akan memberi pengarahan kepada Dewan Keamanan.

PBB telah lama hadir di Myanmar. Utusan Dewan Keamanan melakukan perjalanan ke Myanmar pada April 2018 dan bertemu secara terpisah dengan Suu Kyi dan Min Aung Hlaing setelah tindakan keras terhadap Rohingya.

Sumber: Reuters (*)