DPRD : MCP Kota Surabaya harus meningkat secara kualitatif dan kuantitatif

Surabaya (ANTARA) - Pimpinan DPRD Kota Surabaya meminta pemerintah kota setempat meningkatkan nilai Monitoring Control for Prevention (MCP) yang merupakan alat ukur capaian kinerja pemerintah daerah dalam menjalankan sistem pencegahan korupsi dalam tata kelola pemerintahan.

"Kedepan saya sangat berharap MCP Surabaya dengan APBD kabupaten/kota terbesar di Jatim terus meningkat secara kuantitatif dan kualitatif. Bukan tidak mungkin Surabaya bisa mencapai MCP diatas 95 persen dan tertinggi di Jatim," kata Wakil Ketua DPRD Surabaya Reni Astuti di Surabaya, Kamis.

Menurut dia, pihaknya menekankan hal ini setelah dirinya mewakili pimpinan DPRD Surabaya mendampingi Pelaksana Tugas (Plt) Wali Kota Surabaya Whisnu Sakti Buana saat mengikuti rapat koordinasi bersama Direktur Kinerja dan Supervisi Wilayah III KPK yaitu Brigjen Pol Bachtiar Ujang Purnama di Balai Kota Surabaya pada Rabu (27/1).
 
"Rapat koordinasi kemarin di antaranya membahas upaya di bidang pencegahan.  Saat rapat, upaya preventif guna pemberantasan korupsi disampaikan pihak KPK secara lugas dan detail," katanya.

Selain itu, kata dia, dalam rapat koordinasi  itu juga dijelaskan bahwa Pemkot Surabaya berada di urutan keempat kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur yang menjalankan sistem pencegahan korupsi dalam tata kelola pemerintahan berdasarkan MCP Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Dengan menggunakan 38 indikator dan 108 sub indikator, MCP Surabaya pada tahun 2020 sebesar 86,15 dan menempatkan Kota Surabaya berada diurutan keempat setelah Pemerintah Kabupaten Lamongan, Sampang dan Banyuwangi.

Untuk itu, kata Reni, aspek yang perlu ditingkatkan dalam meningkatkan nilai MCP di antaranya adalah dalam pengadaan barang dan jasa,  perizinan, manajemen ASN (aparatur sipil negara),  optimalisasi pajak daerah, dan manajemen aset.

Reni juga berharap kedepan MCP Surabaya  terus meningkat secara kuantitatif dan kualitatif.  Tentunya perlunya kesungguhan dengan sistem dan karakter unsur penyelenggara pemerintah daerah baik itu Pemkot Surabaya dan DPRD Surabaya yang harus makin membaik.

"Tata kelola pemerintahan yang bersih dan bermartabat, terwujud di kota yang kita cintai ini," katanya. (*)