Surabaya (ANTARA) - Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengucapkan selamat kepada Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo yang resmi dilantik sebagai Kepala Kepolisian RI (Kapolri) di Istana Negara di Jakarta, Rabu.
“Selamat bertugas jenderal,” ujar Khofifah dalam siaran pers yang diterima ANTARA di Surabaya, Rabu siang.
Gubernur Khofifah sampai saat ini masih menjalani masa isolasi mandiri setelah dinyatakan terinfeksi COVID-19 sejak 1 Januari 2021.
Gubernur perempuan pertama di Jatim itu juga berharap Kapolri Listyo Sigit mampu membawa Polri menjadi institusi yang benar-benar presisi.
”Semoga Kapolri dapat segera mewujudkan konsepsi Polri yang presisi atau prediktif, responsibilitas, dan transparansi berkeadilan. Tentunya tanpa meninggalkan citra Polri yang humanis, mengayomi, dan melayani,” ucapnya.
Khofifah mengatakan, konsep presisi yang diusung Kapolri Listyo Sigit menjadi harapan baru bagi seluruh masyarakat Indonesia terhadap Korps Bhayangkara.
Masyarakat, kata dia, ingin Polri semakin modern dan inovatif menghadapi tantangan zaman yang semakin kompleks.
”Varian kriminalitas kini semakin banyak tidak hanya kejahatan jalanan. Terlebih di era disrupsi seperti sekarang ini di mana kejahatan bergerak secara virtual tanpa mengenal waktu dan tempat,” ucapnya.
Selain itu, pada situasi pandemik COVID-19 yang sampai sekarang masih berlangsung, Khofifah yakin Kapolri baru mampu mengatasi persoalan-persoalan tersebut, dan meneruskan prestasi-prestasi kepolisian.
Sementara itu, pengangkatan Listyo tersebut berdasarkan Keputusan Presiden No 5 Polri tahun 2021 yang ditetapkan pada 25 Januari 2021 sedangkan kenaikan pangkat berdasarkan Keputusan Presiden No 7 Polri tahun 2021 tertanggal 27 Januari 2021.
Setelah mengucapkan janji, Listyo lalu menandatangani berita acara pelantikan.
Kemudian Presiden Jokowi mengganti tanda pangkat Listyo dari tadinya Komjen Polisi menjadi Jenderal Polisi ke pundak Listyo.
Hadir dalam pelantikan tersebut para pejabat negara dalam jumlah terbatas antara lain Wakil Presiden Ma'ruf Amin, Ketua DPR Puan Maharani, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Jaksa Agung ST Burhanuddin, Ketua KPK Firli Bahuri dan sejumlah pejabat terkait lainnya.
