Surabaya (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Jawa Timur meminta Polda Jatim mencari dan mengusut tuntas dalang di balik perusakan saat unjuk rasa menolak pengesahan RUU Cipta Kerja di Surabaya pada Kamis (8/10).
"Kami percayakan ke aparat selaku penegak hukum. Usut dalang atau provokator dibalik aksi anarkis massa di sela unjuk rasa," ujar Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa dalam siaran pers yang diterima ANTARA di Surabaya, Jumat.
Sebelumnya, pada aksi di depan Gedung Negara Grahadi di Jalan Gubernur Suryo Surabaya sempat terjadi kericuhan.
Massa aksi yang saling dorong dengan polisi, merusak pembatas kawat berduri, serta merobohkan pintu gerbang gedung negara tersebut.
Kerusuhan berlanjut di Jalan Basuki Rahmat, seperti pembakaran pos polisi depan Tunjungan Plaza dan perusakan fasilitas umum yang berada di sekitar jalan raya.
Gubernur Khofifah sangat menyesalkan kejadian tersebut karena menurut dia dalam proses demokrasi semua aspirasi secara terbuka diberi ruang untuk diakselerasikan.
Baca juga: DPR RI: Masyarakat jangan terprovokasi hoaks terkait RUU Cipta Kerja
Baca juga: MPR minta pemerintah evaluasi RUU Ciptaker terkait meluasnya penolakan
"Semoga tidak terjadi lagi di lain waktu, mengingat fasilitas umum yang dirusak ini dibangun dengan uang rakyat," ucap-nya.
Yang lebih miris lagi, lanjut orang nomor satu di Pemprov Jatim itu, bahwa tidak sedikit anak usia pelajar tingkat menengah ikut serta dalam aksi perusakan tersebut.
Mantan Menteri Sosial tersebut yakin anak-anak tidak paham dan tidak tahu Undang-Undang Cipta Kerja hingga detail per pasal yang dipersoalkan.
"Kalau tujuannya menyampaikan aspirasi, unek-unek, dan tuntutan saya yakin aksi perusakan itu tidak akan terjadi," ujarnya.
"Yang lebih disayangkan lagi adalah aksi aksi tersebut dilakukan di tengah situasi pandemi COVID-19," kata Khofifah menambahkan. (*)
