Realisasi serapan APBD semester I/2020, Jatim urutan 16

Presiden Joko Widodo berfoto bersama penerima bantuan modal kerja di Istana Bogor, Jawa Barat, Rabu (15/7/2020). Presiden kembali menyerahkan bantuan kepada para pedagang kaki lima, keliling, rumahan hingga pedagang asongan masing-masing sebesar Rp2,4 juta sebagai tambahan modal kerja di tengah kondisi pandemi COVID-19. ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan/POOL/foc.

Hati-hati, ini kalau tidak kita ingatkan, belanja modalnya masih rendah-rendah semuanya

Jakarta (ANTARA) - Presiden Joko Widodo menyampaikan realisasi serapan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) semester I tahun 2020.

"Perlu saya ingatkan, uang pemda yang ada di bank itu masih Rp170 triliun, gede sekali ini. Saya sekarang cek harian, kementerian saya cek harian, berapa realisasi, ketahuan semuanya," kata Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan Bogor pada Rabu sebagaimana dikutip dari laman www.setkab.go.id.

Pernyataan tersebut disampaikan Presiden Jokowi dalam arahannya kepada para gubernur mengenai percepatan penyerapan APBD 2020.

"Saya ulang lagi, ini tidak ada peningkatan, saya baca semuanya sekarang. Kementerian ini berapa persen, belanja modalnya baru berapa persen. Harian pun sekarang ini saya pegang, provinsi, kabupaten, dan kota. Saya berikan contoh, misalnya realisasi APBD untuk provinsi, saya bacakan," tambah Presiden.

Presiden pun membacakan realisasi APBD masing-masing provinsi mulai dari yang penyerapan anggarannya paling tinggi.

1. DKI Jakarta 45 persen
2. Nusa Tenggara Barat 44 persen
3. Sumatra Barat 44 persen
4. Gorontalo 43 persen
5. Kalimantan Selatan 43 persen
6. Bali 39 persen
7. Kalimantan Tengah 38 persen
8. Banten 37 persen
9. Kepulauan Riau 35 persen
10. Sulawesi Selatan 34 persen
11. Lampung 32 persen
12. Papua Barat 32 persen
13. Kalimantan Utara 31 persen
14. Bangka Belitung 31 persen
15. Kalimantan Timur 31 persen
16. Jawa Timur 30 persen
17. Sulawesi Utara 29 persen
18. Jambi 28 persen
19. Bengkulu 27 persen
20. Sulawesi Tengah 27 persen
21. DI. Yogyakarta 27 persen
22. Jawa Tengah 27 persen
23. Riau 27 persen
24. Sumatra Utara 25 persen
25. Jawa Barat 24 persen
26. Sulawesi Barat 24 persen
27. Aceh 23 persen
28. Kalimantan Barat 22 persen
29. Maluku, 21 persen
30. Nusa Tenggara Timur 21 persen
31. Maluku Utara 17 persen
32. Papua 17 persen
33. Sulawesi Tenggara 16 persen
34. Sumatra Selatan 16 persen

"Ini secara total, itu belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja modal. Tetapi kalau kita lihat, ini yang menggerakkan, yang paling menggerakkan dari belanja-belanja itu adalah belanja modal karena yang pegawai itu rutin," tambah Presiden.

Presiden Jokowi pun menyebutkan provinsi-provinsi yang belanja modalnya masih rendah.

"Belanja modal coba kita lihat, Sumatera Selatan, hati-hati, masih 1,4 (persen), ini sudah bulan Juli, belanja modalnya. Sulawesi Tenggara, belanja modal 5,6 (persen). Papua, 4,8 (persen). Maluku Utara, 10,3 (persen). NTT, 19,6 (persen) ini belanja modal. Kalimantan Barat, 5,5 persen, belanja modal. Aceh, 8,9 (persen), belanja modal. Masih rendah-rendah sekali, hati-hati," tambah Presiden.

Artinya dengan belanja modal yang rendah, birokrasi tidak ikut berperan dalam menjalankan roda perekonomian daerah.

"Birokrasi harus kita ajak, agar ada speed di sini. Hati-hati, ini kalau tidak kita ingatkan, belanja modalnya masih rendah-rendah semuanya. Ini yang juga kemarin saya ingatkan kepada menteri," tegas Presiden.