Pemkab Banyuwangi dan pemdes perkuat koordinasi untuk data penerima bansos

Banyuwangi (ANTARA) - Pemkab Banyuwangi bersama pemerintah desa terus memperkuat koordinasi untuk memasukkan data-data calon penerima bantuan sosial terdampak COVID-19, karena memperoleh tambahan kuota Bantuan Sosial Tunai (BST) dari Kementerian Sosial.

"Alhamdulillah, BST Kemensos sebagian sudah cair melalui bank BUMN dan PT Pos. Kami juga sudah menyelesaikan tambahan data dari yang semula kuota awal 32.000 KK, kini ditambah 45.108 KK, sehingga harus lembur sampai dini hari untuk validasi dan memasukkan data, alhamdulillah hari ini selesai," ujar Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Sosial Kabupaten Banyuwangi Lukman Hakim di Banyuwangi, Minggu.

Ia menyatakan sangat bersyukur karena semakin banyak warga terdampak pandemi corona di Banyuwangi bisa terakomodasi dari berbagai bantuan sosial pemerintah.

Menurut ia, ada tantangan tersendiri dalam memasukkan data para penerima bantuan sosial melalui Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Kementerian Sosial.

"Karena sistem Pusdatin diakses oleh seluruh pemda se-Indonesia, agar tetap lancar, kami cari cara, dan salah satunya harus lembur memasukkan data di malam hari. Selama Ramadhan ini," paparnya.

Lukman menjelaskan, dalam memasukkan data penerima harus dipastikan semua nama bisa ter-entry dengan tepat, karena kalau tidak, bisa-bisa tambahan kuota untuk Banyuwangi dialihkan ke daerah lainnya.

"Dinsos menangani program bantuan dari Kementerian Sosial, Pemprov Jatim hingga APBD Banyuwangi. Proses lembur entry data juga terus kami lakukan untuk memastikan semua terakomodir," katanya.

Bupati Abdullah Azwar Anas mengapresiasi semua pihak yang telah bekerja lembur, kerja keras mereka patut dihargai karena membantu warga miskin bisa terakomodir bantuan sosial.

"Terima kasih camat, kepala desa, lurah, BPD dan Dinas Sosial serta OPD terkait," ujarnya.

Anas menambahkan, kini semua warga miskin di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Banyuwangi yang jumlahnya 193.000 KK sudah terbagi habis ke dalam berbagai skema bantuan sosial, mulai dari pusat, provinsi, hingga kabupaten. Bahkan, jumlahnya berlebih hingga 269.000 KK, sehingga warga non-DTKS bisa masuk. 

Namun demikian, Azwar Anas mengakui bahwa kondisi di lapangan kini sifatnya dinamis, warga yang terdampak COVID-19 bisa saja jumlahnya terus bertambah. Untuk itu, pemkab menyiapkan pelaporan secara dalam jaringan (daring) bagi warga terdampak yang belum mendapatkan bantuan. (*)