Tulungagung (ANTARA) - Dewan Kesehatan Rakyat (DKR) mengingatkan pemerintah daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota agar tidak gegabah menetapkan status Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) sebelum mendirikan dapur umum dan lumbung pangan untuk warganya yang terdampak pandemi COVID-19.
"Pemerintah seharusnya fokus memastikan berdirinya dapur umum dan lumbung pangan untuk rakyat, sebelum menetapkan daerahnya sebagai daerah yang akan melaksanakan PSBB," ujar aktivis Dewan Kesehatan Rakyat (DKR) Jawa Timur Dendik Rulianto dalam siaran pers-nya yang diterima ANTARA, Senin.
Baca juga: Khofifah: Surabaya serta sebagian Sidoarjo dan Gresik sepakat ajukan PSBB
Menurut dia, PSBB bukan semata mendisiplinkan rakyat, tetapi juga memastikan rakyat bisa makan karena harus disiplin tinggal di rumah dan tidak bekerja. Kalau tidak, maka PSBB akan membawa masalah baru yang lebih besar dan sulit dikendalikan.
Dendik Rulianto juga mengingatkan bahwa urusan pangan adalah kunci utama suatu bangsa, dimana ketika suatu bangsa mampu memenuhi kebutuhan pangan rakyatnya, maka akan bisa dipastikan rakyatnya bisa hidup tentram.
Baca juga: Ini 14 kecamatan di Sidoarjo yang akan terdampak PSBB
Begitu pula jika negara tidak mampu memenuhi kebutuhan pangan rakyatnya, maka peradaban negara akan menuju sebuah kehancuran.
"Pangan merupakan soal hidupnya suatu bangsa. Apabila kebutuhan pangan rakyat tidak dipenuhi, maka yang terjadi justru malapetaka. Oleh karena itu, perlu usaha secara besar-besaran, radikal dan revolusioner," kata Dendik mengutip pernyataan Presiden pertama RI Soekarno.
"Di beberapa daerah kejahatan sudah mulai meningkat. Jangan terlambat membangun dapur umum dan lumbung rakyat," katanya.
Baca juga: Sebanyak 11 kecamatan di Gresik terkena dampak PSBB
Ia menjelaskan, lumbung pangan sendiri merupakan sarana atau tempat penyimpanan bahan pangan bagi masyarakat desa yang akan dimanfaatkan pada saat paceklik/rawan pangan akibat pandemik melanda.
"Lumbung ini kami pandang sebagai model perangkat ketahanan pangan masyarakat desa yang sangat efektif sebagai tempat penyimpanan dan menjaga stabilitas pasokan pangan masyarakat desa sampai kondisi sosial dan ekonomi akibat pandemik corona dinyatakan pulih kembali. Untuk itulah saat ini penting sekali bagi mayarakat desa untuk segera bersama-sama untuk memulai proses pengadaan lumbung pangan," sambung Dendik.
Baca juga: Pemkot Surabaya tunggu Pergub terkait pemberlakuan PSBB
Ia kembali menegaskan bahwa menghadapi situasi pandemik corona ini dibutuhkan kesadaran kolektif dan kerja sama semua rakyat desa untuk mencegah penyebaran hingga saling bantu antar rakyat desa.
"Skema rakyat membantu rakyat dalam pangan harus diaktifkan segera mungkin, sehingga tidak akan terjadi situasi rakyat desa yang mengantri bantuan pangan dan juga kelaparan," ujarnya.
Baca juga: Pemkot Surabaya diminta cukupi kebutuhan pangan warga saat pemberlakuan PSBB
Banyak negara yang kasusnya meningkat terus menerus yang kemudian mengambil sikap tegas lockdown atau tutup total, sedangkan Indonesia sendiri mengambil sikap tidak melakukan penguncian wilayah secara ekstrem dan ketat, akan tetapi menerapkan kebijakan "social/physical distancing" dengan menerapkan pembatasan sosial berskala besar di beberapa kota yang kasus COVID-19 terus mengalami peningkatan.
"Kebijakan ini pada akhirnya juga mengakibatkan lambatnya perputaran ekonomi, banyak mall-mall besar yang sudah ditutup demi menghindari kerumunan masa dalam jumlah besar, juga tidak luput beberapa pabrikan sudah banyak yang menghentikan proses produksinya, karena drastisnya penurunan permintaan barang atau juga sudah tidak ada permintaan dari luar negeri, sehingga perusahaan merumahkan para pekerjanya," ujarnya.
Ia mengingatkan, kondisi ini akan membawa multiplier effect atau efek berantai terhadap sektor riil lain di Indonesia.
Dikhawatirkan jika situasi ini masih berlanjut dalm jangka waktu yang cukup lama, maka tidak menutup kemungkinan akan terjadinya resesi ekonomi dunia,yang akan memicu krisis pangan.
"Dampak sosial dari krisis pangan tersebut adalah banyaknya kriminal di masyarakat atau juga penjarahan bahan pangan dimana-mana," ujarnya.
“Skema lumbung pangan ini dimaksudkan sebagai jaring pengaman sosial desa, nantinya jika kondisi benar-benar krisis maka beras akan didistribusikan kepada warga desa yang benar-benar tidak mampu dan berdampak corona,” tegasnya.
