Stok beras di Kota Probolinggo dipastikan aman di tengah pandemi COVID-19

Kota Probolinggo, Jawa Timur (ANTARA) - Stok beras di Kota Probolinggo, Jawa Timur dipastikan aman di tengah pandemi virus Corona (COVID-19), bahkan stok tersebut cukup hingga tahun 2021 setelah Wali Kota Probolinggo Habib Hadi Zainal Abidin melakukan kunjungan ke Perum Bulog Sub Divre VIII Probolinggo, Kamis.

Wali Kota Habib Hadi datang bersama Kepala Dinsos, PPPA, Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan (DKUPP) Gatot Wahyudi, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Bappeda Litbang) Rey Suwigtyo, Kepala Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan (Dispertahankan) Sudiman dan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Aman Suryaman.

"Kunjungan itu bukan inspeksi mendadak ya, tapi lebih ke kunjungan silaturrahmi sambil kami melihat situasi dan kondisi kaitannya dengan sosial ekonomi," kata Habib Hadi di Kota Probolinggo.

Ia mengatakan pihaknya memantau kesiapan dari ketersediaan stok beras yang ada dan sebentar lagi akan menyambut bulan Ramadhan dan dipastikan stok beras aman bahkan untuk setahun ke depan.

Wali Kota Probolinggo juga sempat menanyakan kesiapan penyaluran bantuan pangan non tunai yang diatur Permensos sebagai antisipasi dampak berkepanjangan.

Sementara Wakil Kepala Bulog Sub Divre VIII Probolinggo Su'udi Mut'im mengatakan stok beras aman dengan total sebanyak 18.400 ton yang dapat mencukupi warga di tiga wilayah kewenangannya yakni Kota Probolinggo, Kabupaten Probolinggo, dan Kabupaten Lumajang.

"Stok beras di Bulog aman untuk setahun ke depan dan stok ada yang ada cukup untuk memenuhi di tiga wilayah," tuturnya.

Ia menjelaskan stok selain beras, misalnya minyak goreng, tepung terigu juga aman, termasuk gula yang diperkirakan minggu depan stoknya sudah siap sebagai penetrasi pasar.

Terkait penyaluran bantuan pangan non tunai, Su'udi mengatakan pihaknya siap mengeluarkan stok beras begitu ada permintaan, termasuk dari Pemkot Probolinggo sesuai dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2019 tentang penyaluran bantuan non tunai, dimana Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos, PPPA) menjadi kepanjangan tangan dari Pemkot Probolinggo. (*)