Sampang (ANTARA) - Kelangkaan bahan bakar minyak jenis solar yang terjadi di Sampang dalam beberapa waktu terakhir karena ada pembatasan distribusia ke stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU), kata Kasi Informasi Perindustrian dan Perdagangan pada Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pertambangan Kabupaten Sampang, Busar Wibisono.
"Alasannya, karena pihak Pertamina khawatir persediaan solar tidak sampai akhir tahun," kata Busar Wibisono dihubungi di Sampang, Kamis.
Baca juga: Ada kelangkaan, Pertamina sebut pasokan solar subsidi kembali normal
Busar Wibisono mengemukakan hal itu menanggapi kelangkaan solar di sejumlah SPBU di Kabupaten Sampang dalam beberapa hari terakhir.
Ia menjelaskan bahwa pihak Pertamina membatasi penjualan solar, karena khawatir tidak mencukupi hingga akhir tahun.
Disperindagtam Sampang telah berkoordinasi langsung dengan pihak Pertamina Camplong dan diperoleh penjelasan bahwa kelangkaan itu terjadi karena memang ada pembatasan.
"Ini menurut Pertamina tidak hanya di Madura, khususnya Sampang, akan tetapi juga di daerah lain," kata Busar.
Baca juga: Stok solar dijamin aman, Khofifah harapkan masyarakat kembali tenang
Ia menjelaskan, sebelumnya Pertamina mengirim sebanyak dua tangki solar ke masing-masing SPBU yang ada di Madura, namun kini hanya satu tangki.
"Dan Pertamina mengatur begitu agar mencukupi sampai akhir tahun nanti," tambahnya.
Warga di Kabupaten Sampang yang sangat merasakan pembatasan penjualan solar oleh pihak Pertamina ini adalah para nelayan di Pulau Mandangin.
Dampak pembatasan itu, kini masyarakat nelayan di Pulau Mandangin sulit untuk mendapatkan solar, sehingga sebagian nelayan terpaksa berhenti melaut.
"Terpaksa berhenti, kecuali kami memiliki simpanan solar. Sebab untuk sekali melaut membutuhkan minimal 10 liter solar," kata Muiz, seorang nelayan di Pulau Mandangin, Sampang.
Wakil Ketua Komisi II DPRD Sampang Alan Kaisan dikonfirmasi terpisah meminta pemkab segera berkoordinasi dengan Pemprov Jatim terkait kelangkaan solar itu, karena dampak ekonominya dirasakan masyarakat, khususnya para nelayan yang hidupnya bergantung pada hasil penangkapan ikan di laut.
"Pemkab harus mengambil langkah taktis. Ini kan menyangkut hajat hidup orang banyak, terutama para nelayan," kata Alan Kaisan.
