Malang (ANTARA) - Menjelang perhelatan pemilihan kepala daerah serentak tahun 2020 khususnya di wilayah Kabupaten Malang diharapkan bisa memunculkan calon-calon kepala daerah yang berkomitmen untuk memerangi tindak pidana korupsi.
Pengamat politik dari Universitas Brawijaya Malang Wawan Sobari mengatakan, seluruh partai politik pengusung pasangan calon mau pun koalisi pada Pilkada 2020, bisa menunjukkan komitmen bahwa calon yang diusung tidak akan terjerat kasus korupsi.
"Calon kepala daerah Kabupaten Malang, harus berani menjamin bahwa bupati selanjutnya tidak akan terperosok dalam kasus yang sama," kata Wawan dalam Diskusi Publik Kepemimpinan Kabupaten Malang 2020-2025 di Kota Malang, Jawa Timur, Kamis.
Wawan menjelaskan, komitmen tersebut perlu dilakukan mengingat pada 2018, Bupati Malang yang tengah menjabat, diciduk oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas dugaan kasus korupsi.
Wawan menambahkan, isu-isu untuk memerangi tindak pidana korupsi khususnya di wilayah Malang Raya harus dijadikan bahan materi debat calon pada Pilkada 2020, sehingga publik paham akan calon-calon yang sedang berkontestasi.
"Malang Raya itu darurat korupsi. Maka, isu tersebut harus menjadi salah satu tema debat pada Pilkada 2020 Kabupaten Malang," ucapnya.
Menurut Wawan, melihat peta politik pada Pilkada 2020 di Kabupaten Malang, ada dua partai politik yang pada Pemilihan Legislatif (Pileg) 2019 mendapatkan suara cukup besar. Dua partai itu adalah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan partai Kebangkitan Bangsa (PKB).
PDIP mampu meraup 23 persen suara, diikuti oleh PKB dengan perolehan 20 persen, Partai Golkar 13 persen, Partai Nasdem 12 persen, dan Partai Gerindra sebanyak 10,51 persen.
Melihat peta kekuatan tersebut, Wawan menyatakan, saat ini popularitas Plt Bupati Malang Sanusi yang pada 2015 diusung PKB merupakan yang tertinggi. Popularitas tersebut merupakan modal besar untuk meningkatkan elektabilitas calon.
"Mungkinkah PDIP berkoalisi dengan PKB, itu yang menjadi soal. Karena saat ini popularitas Pak Sanusi tinggi, akan sulit untuk menentukan siapa yang menduduki kursi wakil bupati," ujar Wawan.
Pada Pilkada 2020 Kabupaten Malang, diprediksi akan didominasi oleh lima partai politik yang mendapatkan suara terbanyak pada Pileg 2019, yang diharapkan mampu menghadirkan calon-calon kepala daerah yang jujur, dan bersih dari korupsi.
Calon kepala daerah diharapkan berkomitmen perangi korupsi
Kamis, 22 Agustus 2019 19:30 WIB
Pengamat Politik dari Universitas Brawijaya Malang Wawan Sobari. (ANTARA Jatim/Vicki Febrianto)
