Disperkim Kota Madiun usulkan anggaran pembangunan rusunawa Rp20 miliar

Madiun (ANTARA) - Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim) Kota Madiun, Jawa Timur, mengusulkan bantuan anggaran ke pusat untuk pembangunan rumah susun sederhana sewa (rusunawa) tahap kedua di wilayah setempat sebesar Rp20 miliar.

Kepala Disperkim Kota Madiun Soeko Dwi Handiarto, Selasa, mengatakan usulan anggaran tersebut telah disampaikan ke Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kementerian PUPR).

Sejumlah persyaratannya juga sudah dipenuhi. "Di antaranya dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL), serta Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Lalu Lintas (Amdal Lalin). Sudah dipersiapkan," ujar Soeko di Madiun.

Selain telah diajukan ke pusat, pengajuan bantuan anggaran pembangunan rusunawa tahap kedua tersebut juga telah disampaikan ke masyarakat melalui kegiatan musyawarah rencana pembangunan (musrenbang) kota setempat.

"Kami akan berkoordinasi dengan kementerian lebih intensif lagi, agar bisa dipastikan dibangun tahun 2020. Anggarannya sekitar Rp20 miliar," kata dia

Ia menjelaskan, besaran anggaran sebanyak Rp20 miliar tersebut pegajuannya sama seperti pembangunan rusunawa tahap pertama. Namun demikian, bentuk rusunawa yang akan dibangun berbeda dari pertama.

Dimana pada rusunawa tahap pertama, bangunan terdiri atas lima lantai dengan kapasitas 70 kamar. Sedangkan kali ini, anggaran Rp20 miliar itu akan digunakan untuk membangun empat lantai rusunawa. Hal tersebut sesuai petunjuk teknis dari Kementerian PUPR.

Soeko menegaskan, pengajuan pembangunan rusunawa tahap kedua dinilai sangat penting, hal itu karena daftar tunggu warga Kota Madiun untuk menempati bangunan rusunawa cukup banyak. Data Disperkim mencatat jumlah daftar tunggunya mencapai 100 orang lebih.

Ia menambahkan rusunawa merupakan salah satu strategi pemerintah pusat maupun daerah untuk mengurangi kawasan kumuh, khususnya bagi mereka yang belum memiliki rumah. Disamping itu juga sebagai upaya mengentaskan kemiskinan, terutama bagi masyarakat yang menempati aset pemerintah.

"Sesuai rencana, rusunawa tahap kedua akan dibangun di samping rusunawa tahap pertama. Masterplannya sudah ada. Semoga tahun 2020 suda bisa dibangun," katanya.