Wali Kota Pasuruan nonaktif divonis 6 tahun penjara

Terdakwa Wali Kota Nonaktif Pasuruan, Setiyono bergegas meninggalkan ruang sidang seusai menjalani sidang putusan kasus korupsi lelang proyek-proyek pekerjaan di Pemerintah Kota Pasuruan Tahun Anggaran 2016, 2017 dan 2018 sebesar Rp2,967 miliar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Juanda, Sidoarjo, Jawa Timur, Senin (13/5/2019). Majelis hakim menjatuhkan vonis Setiyono dengan pidana enam tahun penjara dan denda Rp500 juta subsider kurungan selama empat bulan serta pencabutan hak politik selama tiga tahun. (ANTARA FOTO/Umarul Faruq/foc)

Divonis 6 tahun penjara dengan denda sebesar Rp500 juta subsider 4 bulan kurungan

Sidoarjo (ANTARA) - Wali Kota Pasuruan nonaktif Setiyono divonis hukuman selama 6 tahun penjara denda Rp500 juta subsider 4 bulan kurungan penjara pada sidang di Pengadilan Negeri Tipikor Surabaya, di Sidoarjo, Jatim, Senin.

"Divonis 6 tahun penjara dengan denda sebesar Rp500 juta subsider 4 bulan kurungan," kata Ketua Majelis Hakim I Wayan Sosiawan.

Hakim berpendapat jika terdakwa terbukti melanggar Pasal 12 B Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi.

"Terdakwa wajib untuk mengembalikan uang pengganti sebesar Rp2,260 miliar jangka waktu selama satu bulan. Jika tak dibayarkan, maka harta benda terdakwa akan disita oleh negara. Dan apabila tak mencukupi terdakwa dapat dipidana selama satu tahun," katanya.

Pada persidangan itu, terdakwa juga dicabut hak pilihnya dalam jabatan publik dan politiknya selama tiga tahun," tambahnya.

Kuasa hukum terdakwa, Ismail, mengaku vonis yang dijatuhkan hakim itu sangat berat dan dengan waktu selama tujuh hari, kuasa hukum masih akan meneliti berkas kasus tersebut.

"Kami masih ada waktu tujuh hari untuk menerima atau mengajukan banding," ujarnya.

Setiyono terkena operasi tangkap tangan (OTT) bersama Dwi Fitri dan Wahyu oleh KPK. Setiyono diduga menerima suap terkait proyek pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Pemkot Pasuruan, yaitu proyek belanja modal gedung dan bangunan pengembangan Pusat Layanan Usaha Terpadu-Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (PLUT-KUMKM).

Setiyono diduga menggunakan tangan Dwi Fitri selaku Plh Kadis PU Kota Pasuruan dan Wahyu untuk menerima uang dari pihak swasta sebagai pemberi suap atas nama Muhamad Baqir. Keempatnya ditetapkan sebagai tersangka.

Untuk proyek itu, Setiyono mendapatkan jatah 10 persen dari nilai kontrak sebesar Rp2.210.266.000.